Prabowo Kritik Kinerja BUMN: "Tak Apa Lambat, Tak Apa Boros, Ada PMN"

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang bergerak di sektor konstruksi dan pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, banyak BUMN yang tidak menunjukkan kinerja optimal dan terlalu bergantung pada penyertaan modal negara (PMN).

Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat membuka International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).

Baca Juga:

• Sampah Setinggi Gedung 20 Lantai, Zulhas Siap Tuntaskan dalam Dua Tahun!
• Cak Imin Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Strategi Komunikasi Politik untuk Menyenangkan Prabowo

Di hadapan para pemangku kepentingan nasional dan internasional, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dan profesionalisme dalam pembangunan infrastruktur.

"Saya tahu dalam bidang-bidang tertentu, terutama konstruksi fisik, sektor swasta, baik nasional maupun internasional, sering kali lebih modern, lebih efisien, dan mampu menyelesaikan proyek tepat waktu serta menghemat anggaran besar," tegas Prabowo.

Baca Juga:

• Prasetyo Hadi: Pembangunan IKN Target Rampung Tiga Tahun ke Depan
• Isu Beras Oplosan Sorot Pasar Induk Cipinang, Satgas Pangan Intensif Periksa Gudang dan Pedagang

Presiden juga menyoroti pola pikir yang berkembang di sejumlah BUMN yang dinilainya terlalu mengandalkan dana negara tanpa mempertimbangkan kinerja dan efisiensi.

"Sering kali BUMN ini merasa, kalau kerjanya lambat tidak apa-apa, kalau boros pun tidak apa-apa, karena nanti ada menteri keuangan yang akan suntik PMN," sindirnya.

Prabowo bahkan membandingkan dengan perusahaan internasional yang mampu tumbuh dan meraih keuntungan besar tanpa intervensi atau suntikan modal dari negara.

"Apa ini PMN? Kalau kita tanya perusahaan-perusahaan besar internasional, dia ada enggak PMN?" tambahnya.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbesar peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Pemerintah, kata dia, siap memberikan berbagai insentif dan kemudahan agar para mitra strategis tertarik berinvestasi di Indonesia.

"Saya arahkan agar peran swasta dalam pembangunan infrastruktur diperbesar. Namun, agar swasta tertarik, pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka," jelasnya.