SAMARINDA– Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim hingga 280 persen menuai respons kritis dari kalangan akademisi dan aktivis antikorupsi.
Herdiansyah Hamzah, peneliti dari Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, menilai kebijakan tersebut bukanlah solusi utama dalam mengatasi praktik korupsi di lembaga peradilan.
Baca Juga:
"Bukan dengan cara menaikkan gaji, menurut saya, tapi harus ada pembenahan serius dari hulu ke hilir," ujar Herdiansya, Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, publik justru akan mempertanyakan hubungan antara kenaikan gaji dan komitmen para hakim dalam menolak suap, gratifikasi, atau bentuk korupsi lainnya.
Baca Juga:
Rekrutmen hingga Sanksi Harus Diperkuat
Herdiansyah menegaskan bahwa reformasi peradilan harus dimulai dari proses rekrutmen calon hakim yang mengedepankan rekam jejak dan integritas.
Ia juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan, yang selama ini hanya bergantung pada mekanisme internal tanpa keterlibatan publik.
"Pengawasan tidak bisa hanya internal. Perlu partisipasi masyarakat agar prosesnya lebih transparan dan akuntabel," ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap hakim yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Sanksi berat, menurutnya, akan memberikan efek jera dan menjadi langkah korektif yang nyata.
"Kalau kita berharap sistem peradilan bisa dibenahi dengan baik, maka problem dari hulu ke hilir mesti kita seriusin," tandasnya.
SIMALUNGUN Seorang balita perempuan bernama Glorya Pasaribu (2) ditemukan tewas setelah tergelincir ke dalam parit besar di dekat rumahn
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah jemput paksa terhadap Gibbrael Isaak (GI), warga negara Singa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang men
Nasional
SIMALUNGUN Sebuah mobil dinas berpelat merah milik UPTD Samsat Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ba
Hukum dan Kriminal
SUMBA BARAT DAYA Seorang anggota polisi berpangkat Aipda berinisial PS, yang menjabat sebagai Kanit Propam Polsek Wewewa Selatan, kini r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kenaikan gaji para hakim yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto hingga
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani membuka peluang kerja sama penempatan tenaga kerja te
Ekonomi
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya buka suara terkait serangan militer Israel terhadap Iran yang terjadi pada Juma
Internasional
MEDAN Peristiwa tragis terjadi di kawasan Jalan Dr Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area. Seorang pere
Hukum dan Kriminal
