Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Lippo Group untuk membangun proyek percontohan rumah subsidi ultra-kompak dengan luas bangunan hanya 14 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi.
Proyek ini ditargetkan menyasar kawasan padat penduduk di daerah urban seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa meskipun rumah ini sangat kecil, proyek ini bertujuan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat terhadap kepemilikan hunian di kawasan perkotaan dengan harga terjangkau.
"Saya nggak janji ya (apakah bisa dibangun di Jakarta), tapi saya kepengen banget. Saya kepengen banget," ujar Maruarar saat ditemui di lobi Nobu Bank, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (12/6/2025).
Vice Chairman Lippo Group, James Riady, menjelaskan bahwa rumah subsidi ini ditawarkan dengan harga mulai dari Rp100 juta, tergantung lokasi.
Di area yang lebih dekat ke pusat kota, harga bisa meningkat hingga Rp140 juta.
"Kalau rumahnya ini Rp110 juta, cicilannya cuma Rp600.000 per bulan fix untuk tenor 20 tahun," jelas James Riady, menyoroti aspek keterjangkauan pembiayaan.
Terdapat dua tipe rumah yang ditawarkan:
- Tipe 1 Kamar Tidur: Luas tanah 25 m² (2,6 x 9,6 m), luas bangunan 14 m².
- Tipe 2 Kamar Tidur: Luas tanah 26,3 m² (2,6 x 10,1 m), luas bangunan 23,4 m².
Meskipun menuai sorotan karena ukuran yang sangat kecil, proyek ini diklaim sebagai solusi inovatif untuk perumahan perkotaan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sulit menjangkau rumah tapak konvensional.*
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL