Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Lippo Group untuk membangun proyek percontohan rumah subsidi ultra-kompak dengan luas bangunan hanya 14 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi.
Proyek ini ditargetkan menyasar kawasan padat penduduk di daerah urban seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa meskipun rumah ini sangat kecil, proyek ini bertujuan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat terhadap kepemilikan hunian di kawasan perkotaan dengan harga terjangkau.
"Saya nggak janji ya (apakah bisa dibangun di Jakarta), tapi saya kepengen banget. Saya kepengen banget," ujar Maruarar saat ditemui di lobi Nobu Bank, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (12/6/2025).
Vice Chairman Lippo Group, James Riady, menjelaskan bahwa rumah subsidi ini ditawarkan dengan harga mulai dari Rp100 juta, tergantung lokasi.
Di area yang lebih dekat ke pusat kota, harga bisa meningkat hingga Rp140 juta.
"Kalau rumahnya ini Rp110 juta, cicilannya cuma Rp600.000 per bulan fix untuk tenor 20 tahun," jelas James Riady, menyoroti aspek keterjangkauan pembiayaan.
Terdapat dua tipe rumah yang ditawarkan:
- Tipe 1 Kamar Tidur: Luas tanah 25 m² (2,6 x 9,6 m), luas bangunan 14 m².
- Tipe 2 Kamar Tidur: Luas tanah 26,3 m² (2,6 x 10,1 m), luas bangunan 23,4 m².
Meskipun menuai sorotan karena ukuran yang sangat kecil, proyek ini diklaim sebagai solusi inovatif untuk perumahan perkotaan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sulit menjangkau rumah tapak konvensional.*
(gl/a008)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL