JAKARTA -Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum dan HAM, KH Dr. Ikhsan Abdullah, mengecam keras pernyataan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah memenuhi syarat menjadi nabi. Pernyataan tersebut dinilai bermuatan penistaan agama dan mencerminkan cara berpikir yang sesat.
"Jika seseorang berpikir bahwa masih terbuka kemungkinan munculnya nabi baru, itu adalah bentuk murtad. Dan jika pemikiran sesat ini disampaikan secara luas di publik, maka patut diduga telah terjadi penistaan agama," tegas KH Ikhsan Jumat (13/6).
Ikhsan mengingatkan bahwa umat Islam meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Ahzab ayat 40, yang menyebut Muhammad sebagai Khatamun Nabiyyin (penutup para nabi).
Baca Juga:
Senada dengan MUI, Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, juga menilai pernyataan kader PSI tersebut mengandung unsur penistaan. "Meskipun tidak menyebut secara spesifik agama Islam, istilah 'nabi' dalam konteks Indonesia akan selalu diasosiasikan dengan ajaran Islam," ujarnya.
Fadhli juga menyayangkan perbandingan antara figur nabi dengan tokoh politik. "Nabi adalah wakil Tuhan yang memiliki kedudukan suci. Tidak layak disamakan dengan siapa pun, apalagi hanya dengan seorang manusia biasa seperti Jokowi," tegasnya.
Baca Juga:
Pernyataan yang menuai kecaman ini bermula dari unggahan Dedy Nur Palakka di platform X (Twitter) pada Senin, 9 Juni 2025.
Dalam cuitannya, Dedy menyanjung Jokowi sebagai sosok yang dekat dengan rakyat. Ia bahkan menyebut, "Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat...".
Meskipun kemudian Dedy menambahkan bahwa Jokowi "menikmati menjadi manusia biasa", warganet dan tokoh-tokoh masyarakat terlanjur menilai pernyataannya tidak etis dan melecehkan keyakinan umat beragama.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari PSI terkait kontroversi tersebut.*
(gn/j006)
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
Pemerintahan
BATU BARA Warga Kecamatan Tanjung Tiram dan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, mengeluhkan gangguan listrik yang sudah berlangsun
Ekonomi
JAKARTA TIMUR Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi jenazah seora
Peristiwa
MEDAN Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18 dari tiap desa di Kota Padangsidimpuan kembali d
Hukum dan Kriminal
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap praktik pengoplosa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah proyek fiktif di Divisi Engineering Pro
Nasional
JAKARTA Setelah pengakuan emosional Farel Prayoga tentang ibu kandungnya yang selama 14 tahun tak pernah bersamanya, kini giliran ibu tiri
Entertainment
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa lebih dari 200 pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan permo
Pemerintahan
MALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Malang
Pemerintahan
MEDAN Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memberikan jaminan kemudahan berinves
Pemerintahan