JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut kasus pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanyalah rumor.
Menurut Usman, pernyataan tersebut adalah kekeliruan fatal dan bentuk penyangkalan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang telah diakui oleh negara.
"Fadli Zon menyatakan bahwa pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 adalah rumor. Pernyataan ini mengandung kekeliruan yang fatal," tegas Usman dalam konferensi pers daring bersama aktivis perempuan, Jumat (13/6/2025).
Usman menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual dalam peristiwa Mei 1998 telah diakui secara faktual oleh sejumlah otoritas negara, termasuk Menteri Pertahanan, Menteri Keamanan, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, hingga Jaksa Agung, yang saat itu tergabung dalam Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
"Otoritas negara telah menyatakan fakta-fakta pemerkosaan itu. Dengan demikian, pernyataan Fadli Zon kehilangan kredibilitasnya," ujar Usman.
Lebih lanjut, Usman mengingatkan bahwa Komnas HAM telah menyimpulkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi selama kerusuhan tersebut merupakan pelanggaran HAM berat.
Ia menyebut pernyataan Fadli Zon sebagai bentuk penyangkalan yang sangat berbahaya.
"Satu saja perempuan diperkosa, itu adalah tragedi, itu adalah pelanggaran HAM. Jadi saya kira pernyataan menteri ini lebih tampil sebagai penyangkalan," tandasnya.
Sebelumnya, Fadli Zon dalam sebuah wawancara menyebut bahwa tidak ada bukti terjadinya pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.
Ia mengklaim bahwa isu tersebut hanya berdasarkan cerita yang tidak dapat dibuktikan dan tidak pernah tercatat dalam sejarah resmi.
"Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada," ujar Fadli Zon.
Fadli mengaku ingin membentuk narasi sejarah Indonesia dengan "tone positif" dari era Soekarno hingga kini, yang menurutnya bisa menyatukan bangsa.
JAKARTA Sebanyak 179 korban penipuan pendaftaran CPNS bodong menolak tawaran ganti rugi senilai Rp500 juta yang pernah diajukan pihak Ni
ENTERTAINMENT
SUMATERA BARAT Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali mengambil alih 1.583 hektar lahan konsesi PT Sukses Jaya Wood
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2026 mulai direalisasikan sejak ditetapkan pada 12 Februari 2026. Seluruh S
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Polemik dugaan penyalahgunaan dana bantuan banjir tahun 2025 di Kota Padangsidimpuan terus bergulir. Dua kali surat resm
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Musholla AlIkhlas AlM H Dahlan Lubis, yang berlokasi di Jalan Ikan Hiu No. 3, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur,
AGAMA
SOLO Rismon Sianipar tampil sebagai saksi ahli dalam sidang gugatan ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Kota
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram y
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Binjai menetapkan mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara, Rabu (18/2/2026), menyebabkan Jalan Asrama dan sejumlah jalan
PERISTIWA
BADUNG Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Bali untuk menekan angka stunting, penganggu
PEMERINTAHAN
