Gubernur Aceh Mualem Siap Laporkan Polemik Empat Pulau ke Presiden Prabowo jika Mediasi Gagal

BANDA ACEH -Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyatakan siap membawa polemik status empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil ke Presiden Prabowo Subianto, apabila penyelesaian melalui jalur administratif dan komunikasi dengan kementerian tidak menemui titik terang.

Pernyataan ini disampaikan usai rapat khusus yang digelar di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (13/6/2025).

Dalam rapat tersebut, Mualem menegaskan bahwa pemerintah Aceh lebih dulu akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 18 Juni 2025 sebagai langkah awal penyelesaian.

"Insyaallah seperti itu. Bahas dengan Pak Prabowo tahap terakhir jika semuanya tidak mempan. Dan Alhamdulillah, saya yakin beliau komitmen. Insya Allah kita doakan bersama," ujar Mualem, Sabtu (14/6/2025).

Mualem menekankan bahwa pendekatan secara kekeluargaan, administratif, dan politik menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh telah mengirim surat keberatan resmi kepada Kemendagri, menyertakan sejumlah poin penting.

"Poinnya yang pertama itu hak kita. Bukti dan data ada. Secara historis, produk hukum, dan geografi juga, itu hak kita. Ya, kita akan pertahankan," tegasnya.

Sebelumnya, empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil dikabarkan telah masuk ke dalam administrasi Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang memicu reaksi keras dari Pemerintah Aceh.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menyatakan akan melakukan kajian ulang menyeluruh atas konflik tapal batas tersebut. Kajian dijadwalkan pada Selasa, 17 Juni 2025, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi.

"Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi akan melakukan kaji ulang secara menyeluruh pada hari Selasa," ujar Wakil Mendagri Bima Arya, Jumat (13/6).

Isu ini menjadi perhatian nasional, mengingat sensitivitas wilayah perbatasan dan aspek historis yang melingkupi penguasaan atas pulau-pulau tersebut.

Publik di Aceh dan Sumut menunggu hasil pertemuan kedua pemerintah provinsi dengan harapan tidak menimbulkan ketegangan yang lebih besar.

(kp/j006)