Pembangunan Islamic Center Jambi Jadi Sorotan: Bocor, Kualitas Rendah, hingga Diduga Korupsi

JAMBI -Proyek pembangunan Islamic Center di Provinsi Jambi tengah menjadi sorotan publik. Megaproyek yang menelan dana hingga Rp 150 miliar itu menuai kritik tajam dari legislatif dan masyarakat, lantaran ditemukan berbagai kejanggalan, mulai dari atap bocor, interior berkualitas rendah, hingga dugaan indikasi korupsi.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Abun Yani, menyebutkan proyek ini penuh masalah sejak awal. Bahkan saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi sedang melobi tambahan anggaran Rp 13 miliar untuk pengadaan interior, yang dinilai tidak masuk akal.

"Pembangunan banyak masalah, sementara pemerintah mau minta tambah anggaran. Maka, kami tegas menolak," ujar Abun Yani, Sabtu (11/6/2025).

Dalam sebulan terakhir, video dan foto yang memperlihatkan kebocoran atap dan kondisi interior yang rusak viral di media sosial. Dinding masjid yang seharusnya megah malah terlihat murah, meski disebut dalam laporan menggunakan anggaran tinggi.

Abun Yani bahkan mengungkap, sejak awal ada indikasi kegagalan perencanaan, pemilihan material buruk, pengerjaan tidak tepat waktu, serta dugaan pelanggaran administratif berupa addendum yang tidak sesuai dengan dokumen asli.

"Namun saya diserang, dibilang pencitraan. Baru sekarang banyak yang sadar kalau pembangunan Islamic Center bermasalah," jelasnya.

Ia juga menyoroti masa pemeliharaan yang terlalu lama, yakni hingga Januari 2026, padahal proyek telah dinyatakan selesai lewat PHO pada Januari 2025.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, membenarkan bahwa terdapat kebocoran di bagian atap bangunan. Namun ia menegaskan hal itu masih menjadi tanggung jawab rekanan karena proyek masih dalam masa pemeliharaan.

"Kami sudah minta pihak rekanan untuk segera memperbaiki. Masyarakat tidak perlu khawatir," kata Sudirman.

Melihat banyaknya persoalan dalam proyek ini, DPRD Jambi meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dan memastikan seluruh proses berjalan secara transparan.

"Hanya aparat hukum yang bisa membuka kebenaran proyek ini. Jangan sampai ada yang dikorbankan demi menutupi kesalahan," pungkas Abun Yani.*

(km/j006)