Sri Mulyani: Akan Muncul Kementerian dan Lembaga Baru di Era Pemerintahan Prabowo

JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, akan muncul kementerian dan lembaga (K/L) baru yang akan berperan dalam struktur pemerintahan ke depan.

Hal itu disampaikan saat dirinya melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Pejabat Unit Organisasi Non-Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan, Jumat (13/6/2025).

"Anda semua melihat, mulai dari beberapa tahun terakhir hingga ke depan akan muncul institusi-institusi baru. Tidak hanya kementerian, namun muncul lembaga-lembaga," ujar Sri Mulyani dalam pidatonya di Jakarta Pusat.

Meskipun belum merinci secara spesifik nama-nama lembaga yang dimaksud, Menkeu menegaskan bahwa dinamika kelembagaan ini akan berdampak langsung pada pengelolaan keuangan negara.

Sri Mulyani, yang akrab disapa Ani, menyebut bahwa lembaga baru tersebut akan terdiri atas dua jenis:

- Lembaga setingkat agensi yang secara struktur berada dekat atau setara dengan kementerian.

- Lembaga kuasi, yaitu badan yang fungsinya menyerupai lembaga negara, namun tidak tercantum dalam struktur formal pemerintahan.

"Ini pasti menimbulkan banyak komplikasi dan tantangan baru dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dari sisi perbendaharaan dan pembiayaan," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa tantangan ini akan dihadapi langsung oleh unit-unit strategis di Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Sri Mulyani juga mengingatkan pentingnya reformasi dan adaptasi dalam sistem keuangan negara agar mampu mengantisipasi dinamika birokrasi dan institusi pemerintahan di masa transisi kekuasaan.

"Kementerian Keuangan harus siap secara struktur dan sistem untuk menghadapi model pemerintahan yang semakin kompleks," tutupnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal awal arah birokrasi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo, yang diprediksi akan memperluas cakupan dan struktur kelembagaan negara.*

(cn/a008)