Ketua KY Temui KPK, Tindak Lanjuti OTT Hakim PN Depok: Tak Ada Toleransi untuk Korupsi
JAKARTA Ketua Komisi Yudisial (KY), Abdul Chair Ramadhan, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul menyindir pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998 yang dinilai belum ada bukti sejarahnya.
Pacul menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah sangat dipengaruhi oleh subjektivitas dan sudut pandang penulis. Ia mengingatkan agar tidak bersikap sok benar sendiri dalam menilai fakta sejarah.
"Tentu subjektivitas pasti terjadi, tapi untuk kasus pemerkosaan massal 1998, pemerintah harus berkaca pada fakta sejarah. Presiden Habibie pernah secara resmi mengakui adanya bukti otentik kekerasan seksual terhadap perempuan," ujar Pacul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (16/6).
Pacul menantang Fadli Zon untuk membuktikan pernyataannya jika pemerkosaan massal tersebut hanya rumor. Ia menegaskan sejarah harus ditulis berdasar fakta, bukan sekadar pendapat yang ngotot.
"Saya sarankan Pak Fadli Zon membaca dokumen resmi Presiden Habibie saat itu. Kalau hanya ngotot-ngototan, ya buat sejarah kita sendiri saja sesuai fakta yang kita punya," tuturnya.
Sebelumnya, Fadli Zon menyatakan bahwa istilah "pemerkosaan massal" dalam peristiwa 1998 masih menjadi perdebatan karena kurangnya data kuat seperti nama korban dan pelaku dalam laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
Meski demikian, Fadli menegaskan bahwa dirinya mengutuk keras segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan tidak menyangkal keberadaannya, baik di masa lalu maupun kini.
"Segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual adalah pelanggaran kemanusiaan dan harus menjadi perhatian serius semua pihak," ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya.
Fadli menambahkan, pernyataannya bertujuan untuk menekankan pentingnya sejarah yang berdasar pada bukti hukum dan akademik yang sahih.*
(kp/j006)
JAKARTA Ketua Komisi Yudisial (KY), Abdul Chair Ramadhan, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta,
HUKUM DAN KRIMINAL
BALI Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, secara resmi menutup kegiatan taklimat akhir pemeriksaan lap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan penyebab fenomena geologi berupa sinkhole (lubang raksasa) yang ditemuka
NASIONAL
JAKARTA Dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 20252026, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan posisi strate
POLITIK
SIMALUNGUN, SUMUT Masyarakat dari tiga nagori di Kecamatan Ujung Padang, yakni Pagar Bosi, Sordang Baru, dan Sordang Bolon, menggelar sy
NASIONAL
WASHINGTON DC Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah mengalami gagal bayar utang alias default. Pernyataan in
EKONOMI
DENPASAR Dalam upaya menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan di kawasan Pantai Kelan, Kelurahan Tuban, Badung, Bhabinkamtibmas Kelurah
PARIWISATA
DENPASAR Petugas Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Polresta Denpasar terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
NASIONAL
DENPASAR Unit Turjawali Samapta Polresta Denpasar melakukan patroli dialogis pada Rabu malam (18/2/2026) di kawasan Pasar Badung dan sek
NASIONAL
WASHINGTON DC Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman (MoU) senilai 38,4 miliar dolar Amerika Serikat
EKONOMI