Ketua Muhammadiyah Aceh Minta Evaluasi Mendagri, Apresiasi Presiden Prabowo Kembalikan 4 Pulau ke Aceh

BANDA ACEH -Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengembalikan empat pulau yang sempat menjadi polemik administratif ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

Pernyataan tersebut disampaikan Malik kepada wartawan di Banda Aceh, menanggapi keputusan tegas Presiden yang membatalkan status empat pulau yang sebelumnya dipindahkan ke wilayah Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Kepmendagri.

"Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo yang telah mengambil keputusan tepat dan cepat. Keputusan Mendagri sebelumnya membuat masyarakat resah, tidak hanya di Aceh dan Sumut, tapi secara nasional," kata Malik.

Malik Musa juga menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Mendagri Tito Karnavian, mengingat kebijakan administratif yang sempat memindahkan keempat pulau tersebut telah menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian di tengah masyarakat.

"Kita harap Presiden mengevaluasi kinerja Mendagri agar tak terjadi lagi kebijakan keliru yang meresahkan rakyat," tegas Malik.

Meski keputusan Presiden telah mengembalikan empat pulau ke Aceh Singkil, Malik mengingatkan bahwa pekerjaan belum selesai. Ia mendesak pemerintah daerah, baik Bupati Aceh Singkil maupun Gubernur Aceh, untuk segera mengambil langkah nyata dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi pulau-pulau tersebut.

"Pulau itu jangan dibiarkan seperti tak bertuan. Harus dikelola sebagai sumber PAD, entah itu jadi kawasan wisata atau keperluan lain," ucapnya.

Ia juga menyebutkan banyak pulau lain di sekitar Aceh yang terbengkalai dan tidak dikelola secara optimal, padahal memiliki nilai strategis dan ekonomi yang tinggi.

Malik Musa menutup pernyataannya dengan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjuang mempertahankan keempat pulau tersebut agar tetap menjadi bagian dari Aceh.

"Pulau-pulau ini hampir hilang. Kita minta Pemerintah Aceh segera bertindak untuk mengelolanya demi kemaslahatan rakyat," pungkasnya.*