JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tetap waspada terhadap potensi tekanan inflasi, meskipun inflasi nasional tercatat menurun menjadi 3,48 persen.
Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin, 6 April 2026, Tito menegaskan bahwa capaian tersebut masih berada dalam target pemerintah, namun tidak boleh membuat daerah lengah.
"Inflasi kita memang terjaga, tetapi jangan berpuas diri," ujar Tito.Baca Juga:
Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah tidak hanya melihat inflasi tahunan (year on year), tetapi juga mencermati inflasi bulanan (month to month) yang dinilai lebih menggambarkan tren terkini.
Menurut Tito, kondisi inflasi belum merata di seluruh wilayah. Sejumlah daerah masih mengalami tekanan inflasi bulanan dan diminta segera mengambil langkah konkret melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Beberapa wilayah yang disorot antara lain Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, hingga Bali.
Ia menjelaskan tekanan inflasi umumnya dipicu oleh keterbatasan pasokan, lonjakan permintaan, serta hambatan distribusi.
Karena itu, pemerintah daerah diminta responsif dalam mengidentifikasi penyebab dan melakukan intervensi, termasuk berkoordinasi dengan distributor dan mengawasi potensi penimbunan barang.
Tito juga menyoroti harga komoditas pangan strategis seperti daging ayam ras dan telur ayam ras yang masih relatif tinggi di sejumlah daerah meski mulai menunjukkan tren penurunan.*
(an/dh)
BANDA ACEH Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa&039aduddin Djamal resmi membuka Pameran Foto Jurnalistik Prahara Pulau Emas di Museum Tsun
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memproses laporan dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Perta
EKONOMI
JAKARTA Ahli Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Hendri Jayadi Pandiangan yang dihadirkan Polda Metro Jaya dalam sidang praperadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan kembali mencatatkan defisit pada bulan Juni 2026 sebesar 450 juta dolar
EKONOMI
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., menerima kunjungan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) RI, Agustinus
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang mengingatkan kepada DPR RI agar Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset tidak justru dijadikan sebag
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape yang dilakukan YouTuber
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang menyoroti nomenklatur Rancangan UndangUndang Perampasan Aset saat rapat dengan Komisi III DPR. Ia menilai
POLITIK
