JAKARTA -Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah pusat agar lebih hati-hati dalam menetapkan kebijakan, khususnya yang menyangkut wilayah dan otonomi daerah.
Pernyataan ini disampaikan JK saat ditemui wartawan di kediamannya di Jakarta Selatan, Selasa malam (17/6/2025), usai menerima kunjungan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar.
"Ini pembelajaran. Kasus pertama setelah 20 tahun terakhir. Pemerintah harus baca betul undang-undang, misalnya UU Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinki," ujar JK.
Baca Juga:
JK mengingatkan, setiap kebijakan yang menyentuh Aceh wajib dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan dari pemerintah daerah Aceh, sesuai dengan amanat MoU Helsinki tahun 2005 dan UU Pemerintahan Aceh.
"Harus dengan sepengetahuan dan persetujuan pemerintah Aceh. Nah, ini tidak dilakukan. Padahal itu amanat hukum," tegasnya.
Baca Juga:
Ia menilai kurangnya koordinasi dan konsultasi ini menjadi pemicu munculnya ketegangan dan reaksi keras dari masyarakat Aceh beberapa waktu terakhir.
JK menyambut baik keputusan final Presiden Prabowo Subianto yang mengembalikan empat pulau yang disengketakan ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh. Namun, ia berharap agar kejadian serupa tidak terulang.
"Alhamdulillah selesai. Tapi ini harus jadi pelajaran. Pemerintah jangan hanya cepat bertindak, tapi juga paham sejarah, paham undang-undang," ucapnya.
Presiden Prabowo Subianto melalui rapat terbatas yang dipimpin langsung, resmi menetapkan bahwa empat pulau yang sempat dimasukkan ke Sumatera Utara melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 dikembalikan ke Aceh. Keempat pulau itu adalah:
Pulau Mangkir Gadang
Pulau Mangkir Ketek
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
