JAKARTA -Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah pusat agar lebih hati-hati dalam menetapkan kebijakan, khususnya yang menyangkut wilayah dan otonomi daerah.
Pernyataan ini disampaikan JK saat ditemui wartawan di kediamannya di Jakarta Selatan, Selasa malam (17/6/2025), usai menerima kunjungan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar.
"Ini pembelajaran. Kasus pertama setelah 20 tahun terakhir. Pemerintah harus baca betul undang-undang, misalnya UU Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinki," ujar JK.
Baca Juga:
JK mengingatkan, setiap kebijakan yang menyentuh Aceh wajib dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan dari pemerintah daerah Aceh, sesuai dengan amanat MoU Helsinki tahun 2005 dan UU Pemerintahan Aceh.
"Harus dengan sepengetahuan dan persetujuan pemerintah Aceh. Nah, ini tidak dilakukan. Padahal itu amanat hukum," tegasnya.
Baca Juga:
Ia menilai kurangnya koordinasi dan konsultasi ini menjadi pemicu munculnya ketegangan dan reaksi keras dari masyarakat Aceh beberapa waktu terakhir.
JK menyambut baik keputusan final Presiden Prabowo Subianto yang mengembalikan empat pulau yang disengketakan ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh. Namun, ia berharap agar kejadian serupa tidak terulang.
"Alhamdulillah selesai. Tapi ini harus jadi pelajaran. Pemerintah jangan hanya cepat bertindak, tapi juga paham sejarah, paham undang-undang," ucapnya.
Presiden Prabowo Subianto melalui rapat terbatas yang dipimpin langsung, resmi menetapkan bahwa empat pulau yang sempat dimasukkan ke Sumatera Utara melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 dikembalikan ke Aceh. Keempat pulau itu adalah:
Pulau Mangkir Gadang
Pulau Mangkir Ketek
MEDAN Rumah Sakit (RS) Adam Malik kembali menegaskan komitmen dalam pelayanan stroke di Sumatera Utara (Sumut) dan sekitarnya. Hal ini s
Kesehatan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Bea Cukai Sibolga, Polres Padangs
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah memutuskan untuk menambah kuota undangan bagi masyarakat umum dalam rangka menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang T
Nasional
TAPANULI SELATAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi a
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Dugaan pelanggaran etika yang menyeret nama salah satu kepala sekolah di Kabupaten Mandailing Natal kembali menjadi per
Hukum dan Kriminal
MEDAN Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke80 Republik Indonesia, fenomena pengibaran bendera bertema bajak laut One Piece oleh seju
Nasional
BANDA ACEH Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Drs. H. Azhari, membenarkan bahwa sosok berinisial MZ alias KS, yang b
Hukum dan Kriminal
BANGLI Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Aditya Jaya, S.H., S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa jajaran kepolisian di Bali merupakan cerminan l
Nasional
DENPASAR Polresta Denpasar menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan penelitian sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP) dan supervis
Nasional
BANGLI Dalam rangka memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja di jajaran kepolisian, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.I.K.
Nasional
