Peringkat IPK Turun, Pemerintah Tegaskan Upaya Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Lelah
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku prihatin atas penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025. Pern
POLITIK
PEKANBARU – Sekitar 7.000 peserta aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) menggelar unjuk rasa menolak relokasi warga terdampak Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Demo berlangsung di depan kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Rabu (18/6/2025) pagi.
Koordinator Aksi, Wandri Saputro Simbolon, menyatakan, "Kami datang memperjuangkan hak kami. Relokasi bukan pilihan. Kami meminta difasilitasi bertemu Presiden, bukan hanya janji."
Aksi yang sempat memanas tetap berlangsung tertib dengan pengamanan langsung dari Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan yang turun menemui massa.
Sekitar pukul 10.40 WIB, Bupati Pelalawan H. Zukri hadir menenangkan peserta aksi dan memastikan perwakilan massa akan difasilitasi audiensi dengan Gubernur Riau.
Sekitar pukul 11.00 WIB, perwakilan AMMP diterima oleh Gubernur Riau Abdul Wahid bersama Bupati Pelalawan di kantor gubernur.
Koordinator aksi menyampaikan empat poin utama tuntutan warga terkait TNTN.
Gubernur Abdul Wahid menegaskan bahwa persoalan Taman Nasional Tesso Nilo telah menjadi kewenangan Satgas Nasional dan pemerintah pusat.
"Pemda tidak bisa mengambil keputusan terkait masalah di TNTN, tetapi aspirasi masyarakat akan kami sampaikan secara resmi ke pusat," ujar Abdul Wahid.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi yang adil dan menegaskan pentingnya menjaga ekosistem TNTN.
"Kami akan terus berdiskusi dengan satgas guna menciptakan keadilan dan ketentraman," katanya.
Menjelang pembubaran massa pukul 12.00 WIB, Gubernur Abdul Wahid kembali turun ke lokasi dan menyampaikan komitmen mencari solusi bersama.
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku prihatin atas penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025. Pern
POLITIK
MEDAN Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menyatakan dukungannya
PENDIDIKAN
WASHINGTON DC Presiden Prabowo Subianto mengundang pengusaha Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia dalam pertemuan Business Su
EKONOMI
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) menyoroti maraknya penyalahgunaan gas dinitrous oxide (N2O), yang dikenal dengan sebutan Whip Pin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan menghadiri pertemuan perdana Board of Peace (BoP) sekaligus menandata
INTERNASIONAL
TABANAN, BALI Ketua TP PKK Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, menegaskan komitmen lembaganya untuk menggerakkan partisipasi aktif mas
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menetapkan Kamis, 19 Februari 2026, sebagai hari pertama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Memasuki hari pertama, uma
AGAMA
JAKARTA Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro, K
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung RI maupun Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, didesak melakukan pemeriksaan etik terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
SIBOLGA, SUMUT Malam pertama Salat Tarawih Ramadhan 1447 Hijriah diwarnai momen kebersamaan antara Bobby Nasution dan warga terdampak be
NASIONAL