JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Pancasila (PP), Arif Rahman, merespons larangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang menggunakan seragam mirip milik TNI dan Polri.
Menurutnya, jika Pemuda Pancasila dianggap meresahkan, pemerintah seharusnya mengambil langkah pembinaan, bukan pembubaran atau pelarangan sepihak.
"Kalau memang dianggap meresahkan, tinggal bagaimana juga pembinaan pemerintah terhadap kami. Kita ini kan memang dilindungi oleh undang-undang, hak berserikat dan berkumpul," ujar Arif, Kamis (19/6/2025).
Baca Juga:
Arif menegaskan bahwa Pemuda Pancasila adalah ormas yang memiliki akar historis dan struktur organisasi yang mapan hingga ke tingkat ranting.
Ia juga menyayangkan pemerintah yang dinilai terlalu longgar dalam memberikan izin pendirian ormas, sehingga muncul banyak organisasi yang tidak jelas struktur maupun kontribusinya.
Baca Juga:
"Pemerintah jangan asal beri izin mendirikan ormas. Harus ada kesekretariatan dari tingkat provinsi sampai kelurahan. Jadi ada syaratnya. Harus dievaluasi juga, apa yang sudah mereka lakukan," kata Arif.
Lebih lanjut, Arif meminta agar jangan semua ormas disamaratakan.
Ia menilai tak semua ormas bermasalah, dan Pemuda Pancasila punya catatan kontribusi yang panjang dalam sejarah kebangsaan, terutama karena berafiliasi dengan kelompok-kelompok seperti FKPPI dan Pemuda Panca Marga.
"Jadi kalau kita, Pemuda Pancasila, itu kan merasa kita ormas yang memang punya historis. Dulu kita bagian dari keluarga besar ABRI, karena punya latar belakang dari situ," ungkapnya.
Terkait larangan seragam mirip aparat, Arif juga mempertanyakan logika pelarangan tersebut.
"Mana ada tentara oranye?" katanya, mengacu pada warna khas seragam Pemuda Pancasila yang mencolok.
Polemik seputar atribut ormas mencuat usai pemerintah memperingatkan agar tidak ada organisasi yang meniru struktur, simbol, hingga seragam aparat keamanan.
TAPTENG Pemerintah Desa (Pemdes) Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana De
Nasional
Teluk Dalam, Nias Selatan Sebuah kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan sejak September 2024 kembali menjadi sorotan setelah proses h
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDEMPUAN Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali melakukan penertiban terhadap pondokpondok usa
Pariwisata
JAKARTA Kejaksaan Agung RI resmi menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud
Hukum dan Kriminal
SULAWESI UTARA Seorang guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Sukmawati menjadi sorotan dalam lanjutan sidang kasus uang palsu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dunia fashion Indonesia berduka. Desainer kenamaan Hengki Kawilarang meninggal dunia pada Jumat, 20 Juni 2025, dalam usia 47 tah
Entertainment
BANGKOK Dunia politik Thailand kembali terguncang setelah bocornya rekaman percakapan pribadi antara Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn
Internasional
PEKANBARU Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pekanbaru membongkar praktik ilegal penampungan dan penimbunan limbah bahan berb
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Markas Besar TNI resmi menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung RI guna mendalami pernyataan tersangka Marcella Santoso (MS) t
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
Pertanian Agribisnis
