JAKARTA -Polemik berkepanjangan terkait krisis infrastruktur dan keterisolasian Pulau Enggano akhirnya masuk ke meja rapat koordinasi nasional. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pada hari ini pihaknya menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah untuk mencari solusi komprehensif atas persoalan di pulau terluar Indonesia tersebut.
Dasco yang diminta langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani untuk mewakili DPR dalam rapat itu berharap hasil konkret bisa segera ditetapkan, termasuk terkait pengerukan pelabuhan oleh PT Pelindo yang kini menjadi sorotan.
"Hari ini, saya diminta Mbak Puan mewakili DPR mengadakan rapat koordinasi dengan Pemerintah guna mencari solusi tuntas masalah Enggano. Mudah-mudahan langkah-langkah konkret bisa ditetapkan dalam rapat ini," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Baca Juga:
Pulau Enggano, yang berada 130 mil laut dari Kota Bengkulu dan langsung berbatasan dengan Samudera Hindia, mengalami krisis transportasi sejak Maret 2025. Akibatnya, distribusi barang, logistik, serta hasil bumi warga terhenti, menyebabkan kekhawatiran serius akan krisis ekonomi dan sosial di pulau tersebut.
Baca Juga:
"Enggano itu pulau strategis sekaligus rentan. Transportasi laut yang terputus harus menjadi prioritas penyelesaian. Warga tidak bisa terus-menerus menunggu," kata Dasco.
Sementara itu, PT Pelindo disebut masih melakukan pengerukan pelabuhan yang mengalami pendangkalan, namun belum mampu mengembalikan aktivitas pelayaran secara penuh. Situasi ini membuat ketergantungan masyarakat terhadap kapal bantuan seperti yang dikerahkan oleh Bakamla dan relawan lokal meningkat drastis.
Diketahui, Puan Maharani juga meminta Dasco untuk berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat penyelesaian masalah Enggano. Pemerintah pusat diminta lebih tegas dan cepat dalam penanganan krisis wilayah terluar Indonesia.
"Untuk Pulau Enggano, penyelesaian dengan komunikasi masih dilakukan oleh Pelindo terkait pengerukan pelabuhan. Tapi langkah terobosan dari pemerintah pusat tetap dibutuhkan," imbuh Dasco.
Sebelumnya, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka turut menyuarakan keprihatinan terhadap krisis sistemik di Pulau Enggano, dari mulai keterbatasan infrastruktur, hilangnya akses pelayaran, hingga kondisi pendidikan dan kesehatan warga.
"Enggano bukan sekadar pulau terluar, tapi bagian dari wajah Indonesia di hadapan dunia. Jika tak dikelola dengan perhatian penuh, akan menjadi bencana kedaulatan," ujar Rieke dalam pernyataan sebelumnya.
Dari hasil rapat koordinasi hari ini, publik menantikan langkah konkret berupa:
SUMEDANG Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa pernyataannya mengenai kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998 merupakan pendapat
Nasional
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, kembali memantik kontroversi dengan pernyataannya yang menyebut Presiden Joko
Politik
KOTA KINABALU Dunia kuliner Malaysia dikejutkan oleh kabar tragis yang melibatkan Etiqah Siti Noorashikeen Mohd Sulong, mantan finalis M
Internasional
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan mempercepat rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) sebaga
Pemerintahan
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mengenakan rompi juru parkir (jukir) adu mulut dengan petugas Dinas Perhubungan (Dish
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Harapan warga Gampong Alue Naga untuk memiliki kembali jembatan penghubung pasca tsunami 2004 semakin mendekati kenyataan. Pe
Pemerintahan
JAMBI Konflik rumah tangga anggota DPRD Provinsi Jambi, Rendra Ramadhan Usman, berbuntut panjang. Istrinya, Winda Irzalina Pratiwi, bers
Hukum dan Kriminal
NAGAN RAYA Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Ditpidnarkoba) Bareskrim Polri memusnahkan ladang ganja seluas 25 hektare yang tersebar
Hukum dan Kriminal
MUARO JAMBI Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Muaro Jambi melakukan pengecekan terhadap lokasi kebocoran pipa m
Peristiwa
BANDA ACEH Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meninjau langsung progres pembangunan jembatan gantung sepanjang 80
Pemerintahan
