Rapat Koordinasi DPR-Pemerintah Digelar, Nasib Pulau Enggano Dibahas Tuntas Hari Ini

JAKARTA -Polemik berkepanjangan terkait krisis infrastruktur dan keterisolasian Pulau Enggano akhirnya masuk ke meja rapat koordinasi nasional. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pada hari ini pihaknya menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah untuk mencari solusi komprehensif atas persoalan di pulau terluar Indonesia tersebut.

Dasco yang diminta langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani untuk mewakili DPR dalam rapat itu berharap hasil konkret bisa segera ditetapkan, termasuk terkait pengerukan pelabuhan oleh PT Pelindo yang kini menjadi sorotan.

"Hari ini, saya diminta Mbak Puan mewakili DPR mengadakan rapat koordinasi dengan Pemerintah guna mencari solusi tuntas masalah Enggano. Mudah-mudahan langkah-langkah konkret bisa ditetapkan dalam rapat ini," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Pulau Enggano, yang berada 130 mil laut dari Kota Bengkulu dan langsung berbatasan dengan Samudera Hindia, mengalami krisis transportasi sejak Maret 2025. Akibatnya, distribusi barang, logistik, serta hasil bumi warga terhenti, menyebabkan kekhawatiran serius akan krisis ekonomi dan sosial di pulau tersebut.

"Enggano itu pulau strategis sekaligus rentan. Transportasi laut yang terputus harus menjadi prioritas penyelesaian. Warga tidak bisa terus-menerus menunggu," kata Dasco.

Sementara itu, PT Pelindo disebut masih melakukan pengerukan pelabuhan yang mengalami pendangkalan, namun belum mampu mengembalikan aktivitas pelayaran secara penuh. Situasi ini membuat ketergantungan masyarakat terhadap kapal bantuan seperti yang dikerahkan oleh Bakamla dan relawan lokal meningkat drastis.

Diketahui, Puan Maharani juga meminta Dasco untuk berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat penyelesaian masalah Enggano. Pemerintah pusat diminta lebih tegas dan cepat dalam penanganan krisis wilayah terluar Indonesia.

"Untuk Pulau Enggano, penyelesaian dengan komunikasi masih dilakukan oleh Pelindo terkait pengerukan pelabuhan. Tapi langkah terobosan dari pemerintah pusat tetap dibutuhkan," imbuh Dasco.

Sebelumnya, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka turut menyuarakan keprihatinan terhadap krisis sistemik di Pulau Enggano, dari mulai keterbatasan infrastruktur, hilangnya akses pelayaran, hingga kondisi pendidikan dan kesehatan warga.

"Enggano bukan sekadar pulau terluar, tapi bagian dari wajah Indonesia di hadapan dunia. Jika tak dikelola dengan perhatian penuh, akan menjadi bencana kedaulatan," ujar Rieke dalam pernyataan sebelumnya.

Dari hasil rapat koordinasi hari ini, publik menantikan langkah konkret berupa:

Pemulihan transportasi laut reguler

Percepatan pengerukan pelabuhan Enggano

Pengiriman kapal logistik darurat

Penambahan infrastruktur komunikasi dan kesehatan

Dasco menegaskan bahwa hasil rapat hari ini akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat, dengan melibatkan kementerian teknis serta otoritas daerah dan pusat.

"Mudah-mudahan semua langkah-langkah bisa dituntaskan dalam rapat koordinasi pada hari ini," pungkasnya.*

(o/j006)