Fadli Zon: Pernyataan Soal P3merkos4an Massal 1998 adalah Pandangan Pribadi, Bukan Sejarah Resmi

SUMEDANG – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa pernyataannya mengenai kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998 merupakan pendapat pribadi, bukan bagian dari narasi sejarah resmi pemerintah.

Pernyataan ini disampaikan Fadli Zon saat memberikan materi dalam kegiatan Retret Gelombang II di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).

"Itu pendapat saya pribadi, ini enggak ada urusannya dengan sejarah. Dalam demokrasi, boleh kan berbeda pendapat? Kalau ada yang punya bukti, bahwa ini betul-betul massal, silakan tunjukkan," ujar Fadli Zon kepada awak media usai acara.

Politisi Partai Gerindra itu tidak menampik bahwa kasus kekerasan seksual memang terjadi pada saat kerusuhan 1998.

Namun, ia meragukan penggunaan istilah "massal" yang menurutnya memiliki makna khusus.

"Kalau dikatakan massal, itu artinya sistematis, terstruktur, dan masif. Seperti yang terjadi di Nanjing oleh tentara Jepang atau di Bosnia oleh Serbia, itu baru layak disebut perkosaan massal," jelasnya.

Fadli menyebut bahwa hingga kini belum ada bukti akademik atau hukum yang mendukung narasi bahwa kekerasan seksual dalam tragedi 1998 dilakukan secara sistematis.

"Harus ada data: siapa korbannya, di mana tempatnya, dan bagaimana kejadiannya. Kalau istilah itu digunakan tanpa bukti yang kuat, justru bisa mencoreng muka bangsa kita," ucapnya.

Fadli Zon mengimbau publik dan para sejarawan untuk bersikap kritis terhadap narasi sejarah yang berkembang, termasuk yang menurutnya mungkin dipengaruhi oleh kepentingan asing saat itu.

"Waktu itu, ada framing yang sangat kuat dari pihak luar negeri, bahwa seolah-olah terjadi pemerkosaan massal. Padahal, kalau kita bicara soal sejarah, semuanya harus berbasis bukti," pungkasnya.*

(at/a008)