Medan Banjir Papan Bunga Dukung KPK: “Periksa Seluruh Proyek Topan Ginting!”

MEDAN – Usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting, gelombang dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berdatangan dari masyarakat.

Sejumlah papan bunga berisi pesan dukungan dan apresiasi kepada KPK mulai bermunculan di berbagai sudut Kota Medan, Senin (30/6/2025).

Salah satu papan bunga yang mencuri perhatian publik terpajang di Jalan Karya Wisata, Medan Johor, tepat di dekat kawasan Taman Cadika, lokasi yang kerap menjadi pusat kegiatan sosial dan politik Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

"Dukung KPK, Periksa Seluruh Proyek Terkait Topan Ginting – Korban Jalan Rusak", demikian isi tulisan pada papan bunga tersebut.

Disebutkan bahwa pengirim papan bunga adalah kelompok yang menamakan diri sebagai Korban Jalan Rusak, yang merujuk pada proyek-proyek infrastruktur di berbagai daerah di Sumatera Utara yang dinilai bermasalah dan tidak tahan lama.

Menurut keterangan warga sekitar, papan bunga mulai terpasang sejak pagi hari dan langsung menarik perhatian masyarakat yang melintas.

Banyak yang mengabadikan papan tersebut dan membagikannya di media sosial sebagai bentuk solidaritas terhadap upaya pemberantasan korupsi.

"Ini bentuk rasa terima kasih kami kepada KPK. Kami harap proses hukum tidak berhenti di satu orang saja. Banyak proyek jalan yang baru dibangun tapi cepat rusak. Kami sebagai pengguna jalan jelas dirugikan," ujar AR, salah seorang warga yang tinggal di kawasan Medan Johor.

Sebagaimana diketahui, KPK pada Jumat (27/6/2025) lalu telah menetapkan Topan Obaja Ginting sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut.

Dalam OTT tersebut, empat orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, termasuk dari kalangan pejabat dan pelaku swasta.

Lembaga antirasuah menyatakan akan menelusuri aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam skandal ini.

KPK juga tidak menutup kemungkinan memeriksa proyek-proyek infrastruktur yang dijalankan secara multi years yang diduga menyimpan banyak kejanggalan.