DPR Desak Negara Hadir Lindungi Hajatan Warga dari Premanisme
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi acara atau hajatan yang digelar oleh w
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.
Bobby menyatakan siap memenuhi panggilan jika diperlukan dalam proses hukum.
"Namanya proses hukum, kita bersedia saja, apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang," ujar Bobby Nasution saat ditemui di Kantor Gubernur Sumut, Senin (30/6/2025).
Pernyataan ini disampaikan Bobby menanggapi langkah KPK yang menyatakan akan menelusuri seluruh aliran dana dalam kasus dugaan suap proyek jalan senilai Rp231,8 miliar.
Ia menegaskan bahwa seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut harus bersedia memberikan keterangan apabila ditemukan adanya indikasi aliran uang.
"Kalau ada aliran uangnya, ya semua di Pemprov harus memberikan keterangan. Bukan hanya ke sesama, tapi ke bawahan atau ke atasan juga," tambah Bobby.
Namun, saat ditanya lebih lanjut apakah dirinya menerima aliran dana dari kasus tersebut, Bobby memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum.
"Tudingan itu kita tunggu saja lewat proses hukum," ucapnya singkat.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam dua OTT berbeda di Sumut, yang semuanya berkaitan dengan proyek pembangunan jalan.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut pihaknya tengah melakukan penelusuran menyeluruh, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat lainnya.
"Kami mengikuti aliran uang. Kalau memang sampai ke siapa pun, kepala dinas lain, gubernur, kami akan minta keterangan. Tidak ada yang dikecualikan," tegas Asep dalam konferensi pers, Sabtu (28/6/2025).
Selain potensi aliran uang, KPK juga akan mendalami dugaan perintah atau intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan proyek.
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi acara atau hajatan yang digelar oleh w
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memeriahkan sekaligus memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke62, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labu
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, memberikan respons tegas terkait laporan yang diajukan oleh Wakil Presiden ke10 d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan kembali melanjutkan persidangan terhadap empat terdakwa yang didakwa mengalihkan lahan PTPN
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menunjuk Herlangga Wisnu Murdianto, Koordinator Bidang Intelijen Kejatisu, sebagai Pelaks
NASIONAL
MEDAN Nama Lokot Nasution kembali disebut dalam sidang dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU), Asta Danika, mengaku memberikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bocoran terbaru menunjukkan bahwa Honor 600 Pro mulai menampakkan diri lewat foto asli atau live images, memberikan gambaran leb
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali melemah pada perdagangan Selasa (7/4/2026), terdorong sentimen harga minyak tinggi dan risiko geopoli
EKONOMI
MEDAN Keindahan budaya Nusantara tampak begitu hidup dalam gelaran Deck Reception ASEAN Plus Cadet Sail (APCS) 2026 di atas geladak KRI
PEMERINTAHAN