KPK Kejar Asal Uang Setoran 16 Kepala OPD ke Bupati Tulungagung, Potensi Korupsi Lanjutan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengaku tidak mengetahui adanya keterlibatan pihak swasta yang belakangan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek jalan saat dirinya melakukan peninjauan langsung ke ruas jalan Sipiongot.
Dalam keterangannya kepada awak media di Kantor Gubernur Sumut, Senin (30/6/2025), Bobby menjelaskan bahwa peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi fisik jalan provinsi yang rusak parah dan telah lama dikeluhkan warga.
"Ini jujur ya, saya baru tahu yang bersangkutan yang ikut itu kena (OTT KPK). Pengusahanya itu ikut bahkan mobilnya di depan mobil saya," ungkap Bobby.
Peninjauan jalan tersebut melibatkan tim Indonesian Off-Road Federation (IOF), lantaran kondisi jalan dinilai tidak bisa dilalui dengan kendaraan standar.
Bobby menyebut bahwa pihaknya memerlukan kendaraan khusus karena jalur yang akan ditinjau sangat rusak dan panjang.
"Saya mau lihat langsung, karena total jalan yang diperbaiki panjang, anggarannya besar. Mobil standar nggak bisa lewat, makanya kami minta bantuan IOF," ujarnya.
Bobby menambahkan bahwa kunjungan itu dilakukan untuk memverifikasi laporan visual yang dikirimkan kepadanya, yang menunjukkan kondisi kerusakan jalan.
"Saya cek langsung, apakah benar atau tidak kondisi jalan seperti di foto yang dikirim. Ternyata memang rusak parah," tambahnya.
Namun, belakangan diketahui bahwa dalam kunjungan tersebut, sejumlah pihak swasta dari PT Dalihan Natolu Group (DNG) dan PT RN turut serta.
Dalam rilis resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), disebutkan bahwa keberadaan pihak swasta dalam peninjauan tersebut dimanfaatkan untuk membahas proyek secara lebih detail, dengan tujuan memenangkan tender proyek jalan tersebut.
Praktik ini dinilai bertentangan dengan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Diketahui, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara. Mereka adalah:
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibuibu per
NASIONAL