IGN Agung Y. Endrawan: Mediasi Pertanahan Harus Netral, Bukan Alat untuk Menunda Keadilan

"Sering kali pelanggaran tersembunyi di balik dokumen yang tampak lengkap. Maka kecermatan dan kepekaan moral sangat dibutuhkan," jelasnya.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dibangun dari proses pelayanan yang transparan dan responsif, bukan hanya dari hasil akhir.

Baca Juga:

• Wapres Gibran: Negara Harus Lindungi Warga, Bukan Hanya Perusahaan Besar
• Gugat Bank karena Diduga Manipulasi Kredit, Warga Bangli Hadirkan Fakta di Sidang Pemeriksaan Setempat

"Keberanian membatalkan keputusan tidak sah menunjukkan integritas pejabat, bukan sekadar berlindung di balik formalitas," ujar mantan Analis Senior Hukum OJK ini.

Pesan Moral bagi Pejabat Publik

Baca Juga:

• Polemik Tanah Perumahan Pacific Palace: Komisi 4 DPRD Medan Sayangkan Penerbitan PBG di Tengah Masalah Hukum
• Leo Damanik Dkk Diduga Serobot Tanah Ahli Waris Burhan

Sebagai penutup, Agung mengajak seluruh pejabat, terutama di sektor pertanahan, untuk menjaga amanah jabatan dengan ketulusan dan integritas.

"Jika melayani adalah bagian dari nilai luhur kebangsaan, maka jagalah kemurniannya dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Hukum tidak akan bermakna jika tidak ditegakkan dengan kejujuran," pungkasnya.*

Wapres Gibran: Negara Harus Lindungi Warga, Bukan Hanya Perusahaan Besar

Gugat Bank karena Diduga Manipulasi Kredit, Warga Bangli Hadirkan Fakta di Sidang Pemeriksaan Setempat

Polemik Tanah Perumahan Pacific Palace: Komisi 4 DPRD Medan Sayangkan Penerbitan PBG di Tengah Masalah Hukum

Leo Damanik Dkk Diduga Serobot Tanah Ahli Waris Burhan

Tanah Wakaf Blang Padang Dipersoalkan, TNI AD: Silakan Ajukan Sesuai Prosedur

BPN Sumut Serius Selesaikan Sengketa Tanah Sari Rejo, Masyarakat Akan Diberi Sertifikat HGB, TNI AU Dapat HPL