IGN Agung Y. Endrawan: Mediasi Pertanahan Harus Netral, Bukan Alat untuk Menunda Keadilan

"Sering kali pelanggaran tersembunyi di balik dokumen yang tampak lengkap. Maka kecermatan dan kepekaan moral sangat dibutuhkan," jelasnya.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dibangun dari proses pelayanan yang transparan dan responsif, bukan hanya dari hasil akhir.

Baca Juga:

• Tanah Wakaf Blang Padang Dipersoalkan, TNI AD: Silakan Ajukan Sesuai Prosedur
• BPN Sumut Serius Selesaikan Sengketa Tanah Sari Rejo, Masyarakat Akan Diberi Sertifikat HGB, TNI AU Dapat HPL

"Keberanian membatalkan keputusan tidak sah menunjukkan integritas pejabat, bukan sekadar berlindung di balik formalitas," ujar mantan Analis Senior Hukum OJK ini.

Pesan Moral bagi Pejabat Publik

Baca Juga:

• Saksi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Tanah Waris di Tabanan, Diduga Ada Pemalsuan Silsilah
• Sengketa Tanah Badak Agung Masih Berlanjut Meski Sudah Inkracht, Penyidikan Polisi Terus Berjalan

Sebagai penutup, Agung mengajak seluruh pejabat, terutama di sektor pertanahan, untuk menjaga amanah jabatan dengan ketulusan dan integritas.

"Jika melayani adalah bagian dari nilai luhur kebangsaan, maka jagalah kemurniannya dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Hukum tidak akan bermakna jika tidak ditegakkan dengan kejujuran," pungkasnya.*

Tanah Wakaf Blang Padang Dipersoalkan, TNI AD: Silakan Ajukan Sesuai Prosedur

BPN Sumut Serius Selesaikan Sengketa Tanah Sari Rejo, Masyarakat Akan Diberi Sertifikat HGB, TNI AU Dapat HPL

Saksi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Tanah Waris di Tabanan, Diduga Ada Pemalsuan Silsilah

Sengketa Tanah Badak Agung Masih Berlanjut Meski Sudah Inkracht, Penyidikan Polisi Terus Berjalan

Bhabinkamtibmas Polsek Kintamani Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Warga Songan A

Atalarik Syach Gelisah 10 Tahun Akibat Sengketa Tanah: "Saya Merasa Diobok-obok"