IGN Agung Y. Endrawan: Mediasi Pertanahan Harus Netral, Bukan Alat untuk Menunda Keadilan

"Sering kali pelanggaran tersembunyi di balik dokumen yang tampak lengkap. Maka kecermatan dan kepekaan moral sangat dibutuhkan," jelasnya.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dibangun dari proses pelayanan yang transparan dan responsif, bukan hanya dari hasil akhir.

"Keberanian membatalkan keputusan tidak sah menunjukkan integritas pejabat, bukan sekadar berlindung di balik formalitas," ujar mantan Analis Senior Hukum OJK ini.

Pesan Moral bagi Pejabat Publik

Sebagai penutup, Agung mengajak seluruh pejabat, terutama di sektor pertanahan, untuk menjaga amanah jabatan dengan ketulusan dan integritas.

"Jika melayani adalah bagian dari nilai luhur kebangsaan, maka jagalah kemurniannya dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Hukum tidak akan bermakna jika tidak ditegakkan dengan kejujuran," pungkasnya.*