TAPSEL -Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dilakukan oleh PT Sinar Avanoska Emas (SAE) di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru menuai kritik keras.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Membangun Desa (FORMADES), Irwan Alimuddin Batubara, menilai langkah perusahaan tersebut sangat merugikan para pekerja dan terkesan tidak sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.
"Para pekerja PT SAE yang di-PHK sangat dirugikan. Mestinya pemerintah memitigasi keadaan ini sebelum konflik sosial muncul," tegas Irwan saat ditemui di Kantor DPC FORMADES Tapanuli Selatan, Jumat (04/07/2025).
FORMADES: Pemerintah Harus Proaktif, Bukan Menunggu Laporan
Irwan mengkritik sikap pemerintah yang dinilai hanya bersikap normatif dan pasif dalam menyikapi dinamika ketenagakerjaan, termasuk PHK sepihak yang kian marak.
"Kalau pemerintahnya menunggu masyarakat lapor dulu baru bertindak, tentu ini bukan model pemerintahan yang diinginkan rakyat. Kita butuh reaksi cepat dan proaktif dari pemerintah," ujarnya serius.
Irwan juga mendesak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya Bidang Hubungan Industrial (Hubin), untuk segera mengambil peran sebagai mediator antara perusahaan dan pekerja.
"Kami harap Disnaker melalui Hubin segera turun ke lapangan. Jangan biarkan masalah ini membesar dan menciptakan keresahan di masyarakat," tutupnya.
PHK yang dilakukan PT SAE di tengah kondisi ekonomi sulit menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan tenaga kerja lokal. Apalagi, proyek PLTA Batangtoru selama ini dianggap strategis dan menjadi simbol pembangunan energi terbarukan nasional.
FORMADES menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau situasi dan siap melakukan advokasi hukum jika diperlukan demi membela hak-hak para pekerja.*
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu malam, 15 Oktober 202
Ekonomi
BELAWAN Keberadaan sebuah gudang yang diduga digunakan untuk menimbun bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di Jalan MedanBela
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melakukan audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI,
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumut untuk mengoptimalk
Ekonomi
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi rencana pengusaha Surya Darmadi yang ingin menghibahkan aset kebun dan pabrik kelapa sawit
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dirinya menerima pesan pribadi yang meminta agar renovasi Pon
Nasional
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap strategi penyidikan yang melibatkan pemanggilan sejumlah
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kanal aduan langsung bagi masyarakat terkait persoalan perpajakan dan kepabeanan.
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menjerat PT Insight Investment Management (IIM) sebagai tersangka korporasi dala
Hukum dan Kriminal
MEDAN PT Indonesia Asahan Aluminium (PT INALUM) kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung pengembangan potensi dan semangat g
Olahraga
