Peran Dadan Hindayana Terkuak di Skema Jual Titik SPPG MBG, Uang Mengalir ke Atas
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL -Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dilakukan oleh PT Sinar Avanoska Emas (SAE) di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru menuai kritik keras.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Membangun Desa (FORMADES), Irwan Alimuddin Batubara, menilai langkah perusahaan tersebut sangat merugikan para pekerja dan terkesan tidak sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.
"Para pekerja PT SAE yang di-PHK sangat dirugikan. Mestinya pemerintah memitigasi keadaan ini sebelum konflik sosial muncul," tegas Irwan saat ditemui di Kantor DPC FORMADES Tapanuli Selatan, Jumat (04/07/2025).
FORMADES: Pemerintah Harus Proaktif, Bukan Menunggu Laporan
Irwan mengkritik sikap pemerintah yang dinilai hanya bersikap normatif dan pasif dalam menyikapi dinamika ketenagakerjaan, termasuk PHK sepihak yang kian marak.
"Kalau pemerintahnya menunggu masyarakat lapor dulu baru bertindak, tentu ini bukan model pemerintahan yang diinginkan rakyat. Kita butuh reaksi cepat dan proaktif dari pemerintah," ujarnya serius.
Irwan juga mendesak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya Bidang Hubungan Industrial (Hubin), untuk segera mengambil peran sebagai mediator antara perusahaan dan pekerja.
"Kami harap Disnaker melalui Hubin segera turun ke lapangan. Jangan biarkan masalah ini membesar dan menciptakan keresahan di masyarakat," tutupnya.
PHK yang dilakukan PT SAE di tengah kondisi ekonomi sulit menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan tenaga kerja lokal. Apalagi, proyek PLTA Batangtoru selama ini dianggap strategis dan menjadi simbol pembangunan energi terbarukan nasional.
FORMADES menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau situasi dan siap melakukan advokasi hukum jika diperlukan demi membela hak-hak para pekerja.*
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
SINGKIL Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para pu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN