Arsul Sani Ungkap Temuan MK: Tak Ditemukan Bukti Meyakinkan Ijazah SMA Gibran dari Luar Negeri
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (
POLITIK
TAPSEL -Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dilakukan oleh PT Sinar Avanoska Emas (SAE) di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru menuai kritik keras.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Membangun Desa (FORMADES), Irwan Alimuddin Batubara, menilai langkah perusahaan tersebut sangat merugikan para pekerja dan terkesan tidak sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.
"Para pekerja PT SAE yang di-PHK sangat dirugikan. Mestinya pemerintah memitigasi keadaan ini sebelum konflik sosial muncul," tegas Irwan saat ditemui di Kantor DPC FORMADES Tapanuli Selatan, Jumat (04/07/2025).
FORMADES: Pemerintah Harus Proaktif, Bukan Menunggu Laporan
Irwan mengkritik sikap pemerintah yang dinilai hanya bersikap normatif dan pasif dalam menyikapi dinamika ketenagakerjaan, termasuk PHK sepihak yang kian marak.
"Kalau pemerintahnya menunggu masyarakat lapor dulu baru bertindak, tentu ini bukan model pemerintahan yang diinginkan rakyat. Kita butuh reaksi cepat dan proaktif dari pemerintah," ujarnya serius.
Irwan juga mendesak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya Bidang Hubungan Industrial (Hubin), untuk segera mengambil peran sebagai mediator antara perusahaan dan pekerja.
"Kami harap Disnaker melalui Hubin segera turun ke lapangan. Jangan biarkan masalah ini membesar dan menciptakan keresahan di masyarakat," tutupnya.
PHK yang dilakukan PT SAE di tengah kondisi ekonomi sulit menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan tenaga kerja lokal. Apalagi, proyek PLTA Batangtoru selama ini dianggap strategis dan menjadi simbol pembangunan energi terbarukan nasional.
FORMADES menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau situasi dan siap melakukan advokasi hukum jika diperlukan demi membela hak-hak para pekerja.*
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 t
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ija
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang memp
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan berwenang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presid
POLITIK
LABUHANBATU SELATAN Kecelakaan tunggal Bus Bintang Utara nomor polisi BK 7089 UD terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kampung Mang
PERISTIWA
JAKARTA Sejumlah purnawirawan TNI turut hadir bersama prajurit aktif dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Tentara Nasiona
NASIONAL
BANDA ACEH Warga menemukan dua benda berbahan besi yang diduga merupakan mortir di pinggir Sungai Krueng Aceh, Kota Banda Aceh. Polisi lan
PERISTIWA
TAPANULI UTARA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara (UNITA) tidak hanya be
EKONOMI
JAKARTA Pidana kerja sosial (PKS) mulai disiapkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia. Penerapannya tidak ha
NASIONAL