
Uya Kuya Sampaikan Permohonan Maaf Tulus untuk Masyarakat Indonesia
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
NasionalMEDAN -Ketua DPRD Deli Serdang Zakky Shahri "menantang" Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa laporan harta kekayaannya. Ia siap untuk dipanggil dan diperiksa serta memberikan penjelasan.
Pernyataan itu disampaikan Zakky Shahri melalui anggota DPRD Misnan Al Jawi saat menerima unjuk rasa puluhan mahasiswa dari Persatuan Pemuda MAS Sumatera Utara, Senin (7/7) di gedung DPRD DS Lubuk Pakam.
"Saya ditugaskan Ketua DPRD Pak Zakky Shahri untuk menemui adik-adik mahasiswa. Beliau mempersilahkan aparat penegak hukum untuk memeriksa dan menelusuri harta kekayaannya.
Baca Juga:
Dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maka nantinya bisa diketahui dengan jelas, kenapa laporan harta kekayaannya bisa naik atau turun," tegas Misnan Al Jawi yang mengaku bersama Yan Purba dari fraksi Gerindra ditugasi Ketua DPRD untuk menyampaikan jawaban kepada mahasiswa.
Dikatakan Misnan, Ketua DPRD tidak bisa hadir secara langsung menemui mahasiswa termasuk untuk memberikan klarifikasi atau jawaban tentang penurunan LHKPN.
Baca Juga:
Sebab yang bisa meminta hal tersebut adalah aparat penegak hukum dan yang terkait, bukan kepada publik termasuk dirinya sebagai anggota dewan apalagi kepada mahasiswa pengunjuk rasa
Ditegaskan Misnan, Pak Zakky tadi juga berpesan untuk menyampaikan bahwa LHKPN dirinya telah dilaporkan sejak 2019 setelah dirinya duduk sebagai anggota dewan. "Jadi beliau bukan melaporkan LHKPN mulai 2023, tetapi sejak 2019," ungkap Misnan.
Ketua Umum DPW Persatuan Pemuda MAS Sumatera Utara M Zulfahri Tambusai SH langsung menanggapi jawaban ketua DPRD yang disampaikan melalui anggota dewan Misnan Al Jawi.
"Kami mahasiswa menerima tantangan dari Ketua DPRD Zakky Shahri. Dan saat ini juga setelah aksi demo di dewan, kami akan mendatangi kantor Kejari Deli Serdang membuat laporan resmi agar pihak kejaksaan melakukan pemeriksaan atas harta kekayaan Zakky Shahri sesuai pernyataannya tadi," tegas M Zulfahri Tambusai.
Sebelumnya koordinator lapangan aksi Ardiansyah Sitorus dalam orasinya mempertanyakan penurunan drastis LHKPN Zakky Shahri dari Rp21 M pada 2022 menjadi Rp5 M pada LHKPN 2023.
"Kami mencurigai ada laporan harta kekayaan yang disembunyikan dan itu jelas melanggar peraturan serta merugikan negara. Kami minta klarifikasi secara langsung dari Pak Zakky Shahri," tegas Ardiansyah Sitorus.
Massa mahasiswa kecewa karena Zakky Shahri hanya mengutus dua anggota dewan menemui pengunjuk rasa. Mereka menegaskan akan langsung menjawab tantangan ketua dewan dengan membuat pengaduan resmi ke Kejari Deli Serdang termasuk ke depannya akan melaporkan ke Kejati, Kejagung bahkan KPK RI.*
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
NasionalJAKARTA Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait kondisi politik nasional terkini. Ia m
NasionalTAPSEL Kasus dugaan penganiayaan anak yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan kembali mencuat ke publik. Seorang ayah, Adil Syahputra B
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan sejumla
NasionalJAKARTA Arus lalu lintas di kawasan Polda Metro Jaya, yang meliputi Jalan Gatot Soebroto hingga Sudirman, Jakarta Selatan, terpantau kemba
NasionalJAKARTA Meskipun fitur live dihentikan, pengguna TikTok masih dapat mengakses konten lainnya seperti video pendek yang tetap bisa diunggah
Sains & TeknologiCIKARANG Akhmad Munir, Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan
NasionalJAKARTA Netizen yang mengunggah foto tersebut menyebut Eko sedang berkeliling membeli barang palsu di China menggunakan uang pajak rakyat
NasionalACEH UTARA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Korem 011/Lilawangsa untuk pertama kalin
NasionalJAKARTA Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa fraksinya menyetujui penghentian tunjangan anggota
Politik