Fraksi Gerindra Setuju Hentikan Tunjangan Anggota Dewan, Budisatrio Instruksikan Anggota Tak Lakukan Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa fraksinya menyetujui penghentian tunjangan anggota dewan yang tidak lagi dianggap memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Langkah ini diambil setelah mendengar keluhan dan tuntutan dari publik terkait tunjangan yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

"Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut," kata Budisatrio dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).

Budisatrio juga menegaskan bahwa seluruh anggota DPR Fraksi Gerindra dilarang untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat bagi anggota dewan untuk lebih terhubung dengan rakyat, memahami keresahan mereka, serta menunjukkan empati di tengah situasi yang penuh ketegangan.

"Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Budisatrio.

Lebih lanjut, Budisatrio mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, telah memberikan instruksi agar anggota Fraksi Gerindra terus berada di tengah-tengah masyarakat dan menyerap aspirasi rakyat sebanyak mungkin.

"Kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas," tegas Budisatrio, yang juga Wakil Ketua DPP Partai Gerindra.

Selain itu, Budisatrio menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam sejumlah insiden aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah, termasuk Jakarta dan Makassar. Ia menegaskan bahwa tragedi tersebut harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem bernegara yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.

"Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi," ujar Budisatrio, mengakhiri keterangannya.*

(j006)