Siap Sulap Kreativitas Anak Muda Jadi Cuan! GEKRAFS Abdya Siap Gandeng Pemkab Dorong UMKM
ACEH BARAT DAYA Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi kre
EKONOMI
JAKARTA - Istana Kepresidenan melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) meluruskan pernyataan kontroversial Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, yang mendorong masyarakat Indonesia untuk mencari kerja di luar negeri.
Kepala PCO Hasan Nasbi menegaskan bahwa ajakan tersebut bukan karena Indonesia kekurangan lapangan pekerjaan, melainkan sebagai bentuk pembukaan peluang seluas-luasnya bagi warga negara untuk memilih opsi karier secara global.
"Lapangan kerja di Indonesia ada. Tapi ada pilihan di luar negeri yang menarik, kan tidak apa-apa. Kita sudah terbiasa dengan budaya merantau," ujar Hasan kepada wartawan di kantornya, Selasa (8/7/2025).
Hasan menyebut bahwa anjuran bekerja ke luar negeri merupakan salah satu cara memperluas kompetisi tenaga kerja Indonesia di kancah global.
Ia menekankan bahwa fenomena tersebut juga mencerminkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
"Bukan karena tidak ada lapangan kerja di dalam negeri, tapi karena ada opsi menarik di luar. Dengan globalisasi saat ini, banyak peluang kerja di luar yang kalau tidak diambil akan sangat disayangkan," katanya.
Hasan juga menyoroti fakta bahwa sejumlah negara mengalami kekurangan tenaga kerja produktif akibat penurunan jumlah penduduk usia kerja, yang justru bisa menjadi peluang besar bagi pekerja migran dari Indonesia.
Terkait ketersediaan lapangan kerja dalam negeri, Hasan mengklaim bahwa pemerintah telah menciptakan 3,6 juta lapangan kerja baru sejak Februari 2024 hingga Februari 2025.
Sementara itu, Abdul Kadir Karding turut memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang menimbulkan polemik dan sempat dianggap sebagai bentuk "pengusiran" masyarakat untuk bekerja ke luar negeri.
"Pernyataan saya bukan dalam konteks paksaan, apalagi pengusiran. Ini lebih kepada mendorong masyarakat agar memiliki pilihan kerja yang lebih luas," kata Karding dalam siaran pers terpisah.
Ia menyampaikan bahwa bekerja di luar negeri bukan hanya soal nominal gaji, tetapi juga membuka ruang bagi peningkatan kapasitas pribadi melalui transfer keterampilan, pengalaman, dan jejaring internasional.
"Ibarat makanan, ini hanya pilihan. Kalau ada yang mau kerja ke luar negeri, silakan. Tidak ada yang melarang. Hubungi kami, nanti kami bantu atur," jelas politisi PKB tersebut.
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap isu ketersediaan lapangan kerja, serta janji kampanye Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas lapangan kerja domestik dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja nasional.*
(bb/a008)
ACEH BARAT DAYA Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi kre
EKONOMI
MEDAN Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan meminta polisi menyelidiki dugaan keracunan yang dialami belasan siswa sekolah dasar (SD
KESEHATAN
MEDAN Brigjen Pol Fadillah Zulkarnaen ditunjuk menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Wakapolda Sumut), menggantikan Brigj
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa bahasa dan sastra Indonesia kini mulai diajarkan di Universitas AlAzhar, Mesir. Hal
NASIONAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Unit V Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap pria berinisial HK (40) yang diduga mencuri dua telepon gen
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Perbaikan Jalan Sumatera di Kecamatan Binjai Utara akhirnya terealisasi setelah melalui proses advokasi selama kurang lebih lima ta
PEMERINTAHAN
TANJUNG JABUNG TIMUR Kepala Desa Majelis Hidayah, Mulyadi, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mulai mengantongi dukungan dari sejumlah partai politik untuk kembali maju sebagai calon presiden (capre
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menganggarkan Rp 46,1 miliar untuk proyek pematangan lahan kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Terj
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merotasi jabatan tujuh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda), termasuk di Sumatera Utara (S
NASIONAL