
AHY Usulkan Tambahan Anggaran Rp 200,2 Miliar untuk Proyek Infrastruktur Strategis 2026
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa kement
NasionalKetua DPRA, Zulfadli, menyampaikan bahwa draf perubahan UUPA yang mencakup delapan pasal revisi dan satu pasal tambahan (Pasal 251A) telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPRA pada 21 Mei 2025 dan diserahkan ke Badan Legislasi DPR RI pada 24 Juni 2025.
"Kami ingin memastikan bahwa revisi UUPA menjadi instrumen strategis untuk memperkuat masa depan Aceh sebagai daerah yang berdaulat secara kultural, religius, dan ekonomi," ujar Zulfadli.
Menuju Aceh yang Bermartabat dan Berdaulat
RDPU yang melibatkan berbagai elemen masyarakat ini diharapkan menghasilkan produk hukum yang responsif, inklusif, dan menjawab tantangan zaman. Revisi UUPA menjadi bagian dari agenda besar transformasi Aceh menuju daerah yang kuat dalam identitas keislaman, berdaulat secara ekonomi, dan adil dalam pembangunan.
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh kembali menunjukkan komitmen serius dalam merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) melalui penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Forum ini menjadi ruang konsultatif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat strategis, seperti akademisi, tokoh adat, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil, termasuk ormas Islam.
Salah satu tokoh yang memberikan pandangan substansial dalam forum tersebut adalah A. Malik Musa, SH, M.Hum, mewakili Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh.
Dalam pernyataannya, Malik Musa menekankan pentingnya revisi UUPA tidak hanya sebagai koreksi struktur hukum, tetapi juga sebagai instrumen konkret untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam serta mempercepat kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh.
"Karena Aceh telah memilih jalan syariat Islam, maka perubahan UUPA wajib memberikan ruang yang lebih teknis dan operasional terhadap pelaksanaan syariat dalam berbagai sektor kehidupan," tegasnya.
Kelola SDA Sendiri, Wujudkan Kemandirian Ekonomi
Malik Musa juga menyoroti isu pengelolaan kekayaan alam sebagai pilar kemandirian Aceh. Ia mendesak agar pengelolaan sektor strategis seperti pertambangan, energi, dan sumber daya alam lainnya dikembalikan sepenuhnya ke Pemerintah Aceh, dengan tetap mengatur kontribusi yang adil kepada pemerintah pusat.
"Kalau kita ingin keluar dari status sebagai provinsi termiskin di Sumatera, maka pengelolaan tambang dan SDA tidak bisa diserahkan ke pihak luar. Ini harus menjadi hak istimewa Aceh dan dikelola secara transparan dan akuntabel," ungkapnya.
Pendidikan Qur'ani Jadi Pilar Peradaban Aceh
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa kement
NasionalJAKARTA Mantan Menteri Perdagangan periode 20152016, Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong, menyampaikan kekecewa
Hukum dan KriminalJAKARTA Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, yang akrab disapa Tom Lembong, mengutip frasa legendaris Sudah, tapi belum
Hukum dan KriminalJAKARTA Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong, yang akrab disapa Tom Lembong, menyampaikan pleidoi (nota pembelaan
Hukum dan KriminalBANDA ACEH Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han)., turut hadir dalam Mus
NasionalKUTAI KARTANEGARA PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan vokasi di Indones
PendidikanJAKARTA Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan kurikulum kecerdasan buatan (AI) untuk diterapkan secara bertahap di jenjang pendidika
PendidikanJAKARTA Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menekankan perlunya pemetaan wilayah rawan pelemparan batu terhadap kereta api, se
NasionalPADANG LAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melun
PemerintahanPADANG LAWAS UTARA Bupati Padang Lawas Utara, Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., bersama Wakil Bupati H. Basri Harahap, menghadiri keg
Nasional