Revisi UUPA Jadi Momentum Kebangkitan Aceh: Muhammadiyah Dorong Penguatan Syariat, Ekonomi dan Pendidikan

Dalam sektor pendidikan, Malik Musa menekankan urgensi membangun sistem pendidikan yang Islami secara nilai dan kultur. Ia mendorong seluruh lembaga pendidikan di Aceh untuk menjadi pusat pembentukan generasi Qur'ani, yang tidak hanya bebas buta huruf tetapi juga mampu membaca dan memahami Al-Qur'an.

"Kita harus pastikan tidak ada lagi generasi muda Aceh yang buta huruf Al-Qur'an. Pendidikan Islami bukan sekadar label, tapi harus nyata dalam kurikulum dan pembinaan akhlak," tambahnya.

Jelang Berakhirnya Dana Otsus 2027: UUPA Harus Tegaskan Kewenangan Fiskal Aceh

Revisi UUPA dinilai menjadi krusial menjelang berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh pada 2027. Tanpa regulasi baru, Aceh terancam mengalami krisis fiskal. Oleh karena itu, penguatan kewenangan fiskal dan pengelolaan SDA dalam revisi UUPA menjadi keniscayaan untuk memastikan kesinambungan pembangunan.

Ketua DPRA, Zulfadli, menyampaikan bahwa draf perubahan UUPA yang mencakup delapan pasal revisi dan satu pasal tambahan (Pasal 251A) telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPRA pada 21 Mei 2025 dan diserahkan ke Badan Legislasi DPR RI pada 24 Juni 2025.

"Kami ingin memastikan bahwa revisi UUPA menjadi instrumen strategis untuk memperkuat masa depan Aceh sebagai daerah yang berdaulat secara kultural, religius, dan ekonomi," ujar Zulfadli.

Menuju Aceh yang Bermartabat dan Berdaulat

RDPU yang melibatkan berbagai elemen masyarakat ini diharapkan menghasilkan produk hukum yang responsif, inklusif, dan menjawab tantangan zaman. Revisi UUPA menjadi bagian dari agenda besar transformasi Aceh menuju daerah yang kuat dalam identitas keislaman, berdaulat secara ekonomi, dan adil dalam pembangunan.*