
Kemendagri: Mayoritas Warga Datang ke TPS Karena Politik Uang, Bukan Kesadaran Politik!
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
NasionalMEDAN – Ribuan massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Batak Indonesia tumpah ruah di depan Mapolda Sumut pada Rabu (9/7/2025).
Mereka datang dari berbagai penjuru Sumatera Utara, menggunakan bus, kendaraan pribadi, hingga sepeda motor, untuk menyuarakan aspirasi dalam aksi yang bertajuk Save Iptu Tomi Marbun.
Aksi ini digelar untuk memperjuangkan keadilan atas hilangnya Iptu Tomi Samuel Marbun, seorang anggota Polri yang hilang di Papua sejak tujuh bulan lalu.
Dengan membawa berbagai spanduk besar, pamflet, dan poster yang bertuliskan berbagai pertanyaan seputar hilangnya Iptu Marbun, massa menuntut pertanggungjawaban negara dan kepolisian.
Beberapa tulisan dalam alat peraga mereka mempertanyakan apakah Iptu Tomi hilang secara misterius atau justru "diilangkan".
Sejumlah pamflet lain juga menyatakan rasa kecewa terhadap penanganan kasus ini.
Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat Batak ini juga meminta agar Kapolda Sumut menemui mereka untuk memberikan penjelasan terkait nasib Iptu Tomi yang hilang sejak 18 Desember 2024.
Namun, setelah menunggu lebih dari satu jam di depan gerbang Mapolda, harapan mereka untuk bertemu Kapolda tidak kunjung tercapai.
Kecewa karena tuntutan mereka tidak dipenuhi, massa mulai bergerak lebih jauh.
Kedua mobil komando yang sebelumnya parkir di depan gerbang Mapolda kini diparkir melintang di tengah jalan, memblokir arus lalu lintas.
Tidak hanya itu, massa mulai memenuhi badan jalan, bahkan ada yang bersikeras untuk menginap di jalan raya jika Kapolda tidak segera menemui mereka.
Aksi ini menyebabkan kemacetan parah di Jalan Lintas Sumatera, yang terletak di depan Mapolda Sumut.
Beberapa pengendara yang terjebak dalam kemacetan tampak mendukung aksi ini, meskipun ada juga yang merasa terganggu oleh aksi tersebut.
Dalam aksi tersebut, suasana semakin haru ketika ibu kandung Iptu Tomi Marbun, yang juga turut hadir, terjatuh di tengah jalan dan menangis histeris.
Ia berteriak memanggil nama anaknya, meminta keadilan atas hilangnya Iptu Marbun.
Beberapa peserta aksi terlihat berusaha menenangkan ibu tersebut, namun emosinya tidak dapat terbendung.
Di tengah keramaian itu, sempat muncul seorang individu tak dikenal yang tampak mencoba memicu keributan.
Namun, pimpinan aksi dengan cepat mengimbau massa untuk tidak terpancing dan melanjutkan orasi dengan damai.
Aksi massa sempat menunggu lebih lama ketika mereka menerima informasi bahwa Kapolda Sumut sedang berada di lokasi penanaman jagung.
Masyarakat pun mempertanyakan, apakah acara tanam jagung lebih penting dibandingkan dengan masalah hilangnya seorang anggota polisi.
Di tengah kerumunan, Monterry Marbun, adik dari Iptu Tomi, menyampaikan beberapa kejanggalan dalam penanganan kasus hilangnya kakaknya.
Ia mengkritisi sikap Polri yang justru meminta perlindungan kepada masyarakat adat di Papua, dan bukan sebaliknya, serta mempertanyakan mengapa operasi pencarian tetap dilanjutkan meski pimpinan tim hilang tanpa jejak.
"Logikanya, pimpinan tim hilang, kenapa operasi terus dilanjutkan tanpa pencarian?" teriak Monterry dengan nada tinggi.
Sementara itu, beberapa anggota keluarga lainnya juga mempertanyakan mengapa pencarian terhadap Iptu Tomi dihentikan begitu saja.
Massa yang belum puas dengan respons dari pihak kepolisian memutuskan untuk tetap bertahan.
Mereka menyalakan 1.000 lilin di tengah jalan sebagai simbol harapan dan pencarian keadilan atas hilangnya Iptu Tomi Samuel Marbun.
Aksi ini tidak hanya melibatkan keluarga besar Marbun, namun juga masyarakat yang peduli dengan nasib prajurit negara yang hilang dalam tugas.
Iptu Tomi Marbun dilaporkan hilang pada 18 Desember 2024, ketika sedang terlibat dalam operasi untuk memburu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Pencarian pun dimulai, tetapi hingga hari ini, belum ada kabar pasti mengenai keberadaan Iptu Tomi.
Polda Papua Barat sempat menghentikan pencarian pada 2 Februari 2025 setelah melaksanakan dua tahap operasi.
Sejak saat itu, kasus hilangnya Iptu Tomi semakin menjadi sorotan publik, dengan banyaknya pertanyaan yang belum terjawab terkait dengan penanganan kasus ini oleh pihak kepolisian.
Massa menuntut kejelasan, dan memohon agar pihak kepolisian segera memberikan keterangan yang transparan mengenai nasib anggota mereka yang hilang di medan tugas.
Hingga berita ini ditayangkan, massa yang beraksi di depan Mapolda Sumut masih bertahan dengan semangat yang sama, yaitu mencari keadilan untuk Iptu Tomi Samuel Marbun.
Mereka menuntut agar pihak berwenang memberikan klarifikasi dan upaya lebih konkret dalam melanjutkan pencarian.
Aksi ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Batak Indonesia, keadilan bagi sesama warga negara, terutama bagi seorang aparat yang hilang dalam tugas, adalah sebuah perjuangan yang harus terus diperjuangkan tanpa henti.*
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
NasionalJAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
OlahragaJAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
NasionalMALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
PendidikanPADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
PemerintahanPADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
PemerintahanDELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
PemerintahanJAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan KriminalMEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi