Diduga Bocor, 700 Ribu Data Pribadi Terkait CPNS Kemenhan Disebarluaskan oleh Peretas "DigitalGhost"

JAKARTA – Dugaan kebocoran data kembali mencuat di ruang digital Indonesia.

Kali ini, sebanyak 700 ribu data pribadi milik individu di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) diduga telah bocor dan disebarluaskan secara ilegal oleh pihak tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai peretas dengan nama samaran "DigitalGhost."

Informasi ini pertama kali diungkap oleh akun pengamat keamanan siber @H4ckmanac melalui platform media sosial X pada Rabu, 9 Juli 2025.

"Seorang pelaku kejahatan siber yang menggunakan alias 'DigitalGhost' mengklaim telah membocorkan basis data yang berisi data pribadi 700.000 individu dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (KEMHAN RI)," tulis akun tersebut.

Menanggapi informasi yang beredar luas di media sosial, Kementerian Pertahanan RI melalui Kepala Biro Informasi dan Komunikasi Publik, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menyatakan bahwa data yang dimaksud adalah data dari proses seleksi CPNS Kemhan tahun 2021.

"Data tersebut merupakan lampiran resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memang pernah diunggah di situs resmi Kemhan sebagai bentuk transparansi publik," jelas Frega Wenas dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis (10/7/2025).

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa data itu telah diturunkan dari situs Kemhan oleh Biro Kepegawaian guna mencegah potensi penyalahgunaan informasi.

"Jumlah data pun tidak sebanyak yang diberitakan. Tidak sampai ratusan ribu sebagaimana klaim yang tersebar," imbuhnya.

Dalam unggahan yang tersebar, disebutkan bahwa data sensitif yang diduga bocor mencakup:

- Nomor Induk Kependudukan (NIK)

- Nomor peserta seleksi

- Nama lengkap

- Tanggal dan sesi ujian

- Lokasi ujian

- Posisi/jabatan yang dilamar

- Unit penempatan

Informasi tersebut merupakan data yang biasa dihimpun dalam proses rekrutmen CPNS.

Namun, karena mengandung data pribadi yang bersifat sensitif, penyebarannya secara ilegal dapat menimbulkan risiko serius bagi privasi dan keamanan individu.

Brigjen Frega Wenas juga menegaskan bahwa sistem utama Kemenhan, termasuk situs, email resmi, dan data strategis lainnya, dalam kondisi aman dan tidak terdampak signifikan.

Ia menyatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya berkomitmen kuat dalam perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

"Kami akan terus memperkuat sistem pertahanan siber serta melakukan mitigasi terhadap segala potensi pelanggaran data," kata Frega.

Hingga kini, identitas DigitalGhost masih belum diketahui secara pasti.

Nama tersebut bisa merujuk pada entitas perorangan, kelompok peretas, atau bahkan proyek tertentu.

Namun dalam konteks dugaan kebocoran ini, DigitalGhost disebut sebagai pelaku yang mengklaim memiliki dan membocorkan data yang berasal dari Kemenhan.

Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya ketahanan siber nasional, khususnya dalam pengelolaan informasi publik dan perlindungan data pribadi yang dimiliki instansi pemerintahan.*

(bb/a008)