PADANG -Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos), harus bersikap tegas terhadap penerima bantuan sosial (bansos) yang menyalahgunakan dana bantuan untuk judi online (judol).
Menurutnya, mereka yang terbukti melanggar perlu diganti dengan warga lain yang lebih berhak menerima bantuan.
"Kalau sudah diingatkan tapi tidak berubah juga, maka penerima bantuan tadi diganti saja dengan orang yang lebih berhak," ujar Hidayat saat kunjungan kerja di Kota Padang, Sumatera Barat.
Pernyataan ini merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos yang terindikasi aktif melakukan transaksi judi online sepanjang tahun 2024.
Rp957 Miliar Dana Bansos Digunakan untuk Judol
PPATK mencatat bahwa total deposit judi online dari ratusan ribu NIK penerima bansos itu mencapai Rp957 miliar, dengan frekuensi transaksi mencapai 7,5 juta kali. Fakta ini memunculkan kekhawatiran serius mengenai penyalahgunaan dana negara oleh oknum tidak bertanggung jawab.
"Kalau mereka tidak bisa diperbaiki dan menjadi pecandu judol, tentu artinya bansos ini tidak berguna. Perlu ada sanksi yang lebih tegas," tegas Hidayat.
Kemensos Gandeng PPATK, Istana Siap Coret Pelaku Judol
Kementerian Sosial telah bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri jejak transaksi mencurigakan dari rekening penerima bansos. Data ini akan menjadi dasar untuk memastikan bantuan disalurkan tepat sasaran, menyusul banyaknya rekening dormant (tidak aktif) yang hanya menerima transfer tanpa aktivitas lain.
Dari pihak Istana, juga telah muncul pernyataan bahwa data penerima bansos yang terlibat judi online "sangat bisa dicoret" dari daftar penerima.
Sementara itu, Komisi VIII DPR RI, yang bermitra langsung dengan Kemensos, menyatakan telah bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan sepakat bahwa perlu dilakukan koreksi serius dan seleksi ulang penerima bansos untuk mencegah penyimpangan berulang.
Perlu Sanksi Tegas dan Pengalihan Bantuan
JAKARTA Prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL) kembali menunjukkan kesiapsiagaan dalam operasi kemanusiaan di laut.Pos Angkatan Laut (Posal
Pemerintahan
JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menanggapi rencana pembangunan proyek kereta cepat yang akan diperpanjang hing
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah akan membuka program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan pada akhir 2025. Peserta dengan tunggakan diminta melak
Pemerintahan
JAKARTA Ratusan massa, mayoritas emakemak yang membawa anakanak, kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Pemprov DKI Jak
Peristiwa
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkapkan sekitar 50 orang meninggal setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba, atau setara
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sebuah kebakaran menghanguskan rumah milik Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, di Jalan Pasar 2, Komplek Taman Ha
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak t
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa, meliputi Sumatera, Kalimantan, da
Pemerintahan
JAKARTA PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk dan bagian dari Pertamina Group, menerima kunjungan resmi Komite Nasional Kese
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan rencana pembangunan peternakan ayam petelur di wilayahwilayah dengan
Ekonomi