Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
PADANG SIDEMPUAN - Masyarakat Kota Padang Sidimpuan dikejutkan dengan beredarnya surat edaran resmi dari Wali Kota Padang Sidimpuan, Letnan Dalimunthe, yang menyatakan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT Kota Padang Sidimpuan ke-24 pada tahun ini tidak akan disertai perayaan meriah, seperti pawai devile dan atraksi drum band.
Keputusan ini diambil berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Surat edaran bernomor 400.14.1.1/2158/2025, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Wilayah XI, meminta agar seluruh sekolah di bawah naungannya diberitahu bahwa kegiatan peringatan kemerdekaan hanya dilakukan dalam bentuk seremonial sederhana.
Dikonfirmasi oleh Kadis Kominfo
Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Sidimpuan membenarkan keaslian surat tersebut. "Benar, surat itu resmi dan sudah ditandatangani Wali Kota. Ini murni karena efisiensi anggaran," ujarnya saat dikonfirmasi pada Minggu (20/7/2025).
Surat edaran itu pun menyebar dengan cepat di media sosial dan memicu diskusi hangat di kalangan warga, termasuk di warung kopi dan ruang publik lainnya. Banyak masyarakat mempertanyakan kebijakan ini, mengingat perayaan HUT RI merupakan momen penting nasional yang biasanya dirayakan meriah oleh warga.
Respons Warga: "Baru Kali Ini Ditiadakan"
Seorang warga Padang Sidimpuan Selatan yang enggan disebutkan namanya menyampaikan keheranannya.
"Kalau tidak salah, baru kali ini ditiadakan perayaan. Kalaupun pernah ditiadakan, mungkin saat pandemi COVID-19. Heran juga kita melihat pemerintah sekarang ya," ungkapnya.
Sementara beberapa warganet juga mulai membandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Utara yang tetap menggelar perayaan dengan sederhana tanpa menghilangkan makna kemerdekaan.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL