PADANG SIDEMPUAN - Masyarakat Kota Padang Sidimpuan dikejutkan dengan beredarnya surat edaran resmi dari Wali Kota Padang Sidimpuan, Letnan Dalimunthe, yang menyatakan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT Kota Padang Sidimpuan ke-24 pada tahun ini tidak akan disertai perayaan meriah, seperti pawai devile dan atraksi drum band.
Keputusan ini diambil berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Surat edaran bernomor 400.14.1.1/2158/2025, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Wilayah XI, meminta agar seluruh sekolah di bawah naungannya diberitahu bahwa kegiatan peringatan kemerdekaan hanya dilakukan dalam bentuk seremonial sederhana.
Dikonfirmasi oleh Kadis Kominfo
Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Sidimpuan membenarkan keaslian surat tersebut. "Benar, surat itu resmi dan sudah ditandatangani Wali Kota. Ini murni karena efisiensi anggaran," ujarnya saat dikonfirmasi pada Minggu (20/7/2025).
Surat edaran itu pun menyebar dengan cepat di media sosial dan memicu diskusi hangat di kalangan warga, termasuk di warung kopi dan ruang publik lainnya. Banyak masyarakat mempertanyakan kebijakan ini, mengingat perayaan HUT RI merupakan momen penting nasional yang biasanya dirayakan meriah oleh warga.
Respons Warga: "Baru Kali Ini Ditiadakan"
Seorang warga Padang Sidimpuan Selatan yang enggan disebutkan namanya menyampaikan keheranannya.
"Kalau tidak salah, baru kali ini ditiadakan perayaan. Kalaupun pernah ditiadakan, mungkin saat pandemi COVID-19. Heran juga kita melihat pemerintah sekarang ya," ungkapnya.
Sementara beberapa warganet juga mulai membandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Utara yang tetap menggelar perayaan dengan sederhana tanpa menghilangkan makna kemerdekaan.
Tetap Seremonial, tapi Tanpa Kemeriahan
Meskipun kegiatan bersifat seremonial tetap digelar, seperti pengibaran bendera dan upacara, absennya pawai, lomba-lomba rakyat, dan atraksi budaya membuat atmosfer HUT RI di Sidimpuan tahun ini dipastikan akan jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah Kota berharap, keputusan ini dipahami masyarakat sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan nasional, meski tidak sedikit warga yang menyayangkan hilangnya momen kebersamaan dan antusiasme warga dalam merayakan kemerdekaan.*
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
