JAKARTA – Isu moratorium sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali mengemuka dan memicu perdebatan sengit di kancah politik nasional.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan pihaknya akan segera melakukan kajian mendalam terkait usulan kontroversial tersebut.
"Soal apakah perlu dimoratorium atau tidak, nanti kami akan melakukan kajian yang lebih mendalam, perlu apa tidaknya," ujar Bahtra di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Usulan moratorium ini datang dari Partai NasDem yang menilai pembangunan IKN perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara serta prioritas nasional lainnya.
NasDem juga menyoroti belum adanya Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran IKN, sesuai amanat Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
"Mungkin itu yang menjadi pandangan teman-teman Partai NasDem kemudian berinisiatif memberikan usulan agar itu dimoratorium, tapi bagi kami, nanti akan kami lihat lebih jauh," lanjut Bahtra.
Selain mempertimbangkan aspek fiskal, DPR juga harus menimbang sejumlah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan alokasi anggaran cukup besar, seperti ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis.
"Ini kan program pemerintah pusat atau program Presiden Prabowo yang strategis, seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, yang membutuhkan biaya tidak sedikit," kata Bahtra.
Komisi II DPR juga mengkaji usulan NasDem agar Wakil Presiden segera berkantor dan menempati gedung yang telah dibangun di IKN.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan ibu kota secara bertahap.
"Kami harus melihat urgensinya, misalnya wakil presiden untuk berkantor di sana agar percepatan bisa lebih efektif," jelas Bahtra.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menegaskan bahwa memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas merupakan langkah strategis yang dapat mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun.*
JAKARTA Sosok dermawan asal Jepang, Sasakawa Yohei, disebut berperan penting dalam proses pembebasan selebgram kontroversial Arnold Putr
Sosok
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) khusus awal menjabat P
Nasional
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, memberikan tanggapan terkait pemanggilan mantan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Se
Hukum dan Kriminal
0,0blobhttps//web.whatsapp.com/a642a3bb61e8488d97535a1259048b95BELU Satgas Yonif 741/GN Pos Fohululik menerima penyerahan dua pucu
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Seorang pemuda berinisial IRH (18), warga Desa Sipangko, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan, diaman
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat secara resmi menyepakati kerangka kerja baru dalam pembahasan Perjanjian Perdagangan Ti
Ekonomi
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Pj Sekda Sumut) M Ahmad Ef
Hukum dan Kriminal
DELI SERDANG Seorang anggota TNI berpangkat Sersan Mayor (Serma) bernama Tengku Dian Anugrah diamankan aparat Polisi Militer Kodam I/Buk
Hukum dan Kriminal
SOLO Penyidik Polda Metro Jaya menyita dua dokumen penting milik Presiden ke7 RI, Joko Widodo, dalam penyelidikan kasus dugaan ijazah p
Hukum dan Kriminal
LIMA PULUH KOTA Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, kian mengkhawatirkan. Pemerintah kabu
Peristiwa