JAKARTA – Pemerintah Indonesia secara resmi menyambut baik keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan kesiapan negaranya untuk mengakui Negara Palestina secara resmi.
Langkah tersebut dinilai sebagai dorongan positif bagi terwujudnya solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.
Dukungan ini disampaikan melalui akun resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (@Kemlu_RI) pada Sabtu (26/7/2025).
Baca Juga:
"Indonesia menyambut baik keputusan Presiden Prancis untuk mengakui Negara Palestina. Ini merupakan langkah positif untuk memastikan prospek masa depan berdirinya Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka melalui solusi dua negara," tulis Kemlu RI.
Dalam pernyataannya, pemerintah Indonesia menegaskan kembali posisi konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Baca Juga:
Indonesia juga mengajak negara-negara lain yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Prancis dalam mendukung tatanan dunia yang adil dan damai.
"Kami mendorong negara-negara lain untuk mengambil langkah serupa demi mempercepat terciptanya perdamaian yang berkeadilan di kawasan," tambah pernyataan Kemlu RI.
Presiden Macron menyampaikan keputusan bersejarah itu pada Jumat (25/7/2025) lalu.
Ia menyatakan, pengakuan terhadap Palestina akan secara resmi disampaikan dalam Sidang Umum PBB bulan September mendatang.
"Konsisten dengan komitmen bersejarahnya demi perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, saya telah memutuskan supaya Prancis mengakui Negara Palestina," ujar Macron melalui akun X pribadinya.
Langkah ini menjadikan Prancis berpotensi sebagai negara pertama dari kelompok negara ekonomi besar G7 yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka.
Saat ini, dari 193 negara anggota PBB, sebanyak 147 telah memberikan pengakuan terhadap Palestina.
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan