JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana ke Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (30/7/2025).
Pemanggilan ini memunculkan spekulasi kuat bahwa agenda pembahasan terkait dengan temuan rekening tidak aktif atau rekening dormant yang saat ini menjadi sorotan publik.
Ivan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 17.07 WIB. Ketika dimintai keterangan oleh awak media soal topik yang akan dibicarakan bersama Presiden, ia enggan memberikan penjelasan.
"Nanti ya, saya dipanggil, saya belum tahu agendanya," ujar Ivan singkat.
Tak lama setelah Ivan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga terlihat memasuki kompleks istana. Sama seperti Ivan, Perry juga memilih bungkam soal agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.
Sebelumnya, PPATK mengungkap telah memblokir sementara lebih dari 140 ribu rekening dormant yang telah tidak aktif selama lebih dari 10 tahun, dengan total nilai dana mencapai Rp428 miliar.
Pemblokiran ini merupakan langkah pencegahan penyalahgunaan rekening untuk aktivitas pencucian uang dan kejahatan finansial lainnya.
"Banyak dari rekening ini tidak mengalami pembaruan data nasabah, dan itu membuka celah besar untuk praktik kejahatan keuangan," ujar Koordinator Substansi Humas PPATK, M Natsir Kongah.
Rekening-rekening ini dibekukan mulai 15 Mei 2025 setelah proses pengkinian data dan koordinasi dengan perbankan dilakukan sejak Februari.
Langkah tegas PPATK ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi III DPR RI, sebagai bentuk pencegahan dini tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan aktivitas perjudian online (judol).
Namun demikian, langkah tersebut juga menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, terutama mengenai kejelasan nasib dana yang berada di rekening dormant, serta mekanisme pengembalian jika masih terdapat pemilik sah yang belum teridentifikasi.
Pemanggilan Ivan Yustiavandana dan Gubernur BI oleh Presiden Prabowo memunculkan dugaan bahwa pemerintah akan menyiapkan regulasi baru atau kebijakan lanjutan untuk mengatur rekening tidak aktif, termasuk sistem pelacakan dana yang lebih akurat dan sistem perbankan yang lebih aman terhadap penyalahgunaan.
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bog
NASIONAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil temuannya setelah terlibat sebagai tim audit eksternal yang diminta Inspektora
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Mashudi mengatakan dua narapidana kasus korups
HUKUM DAN KRIMINAL
SIBOLGA Seorang pria berinisial LBS, 34 tahun, yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), ditangkap polisi karena diduga mencuri kabel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong Horas Bangso Batak (HBB) terus berperan dalam melestarikan budaya sekaligus mem
PEMERINTAHAN
MEDAN Persiapan menyambut kelahiran anak tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan medis dan kesehatan fisik. Kesiapan mental serta dukun
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan memaparkan perkembangan penanganan pascabencana hidrometeorologi kepada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Muhammadiy
PENDIDIKAN
MEDAN Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor meminta proyek perubahan yang disusun peserta Pelatihan Kepemim
PEMERINTAHAN
MEDAN Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tebingtinggi, Nur Erdian, dituntut dua
HUKUM DAN KRIMINAL
