
Mengepel Lantai Sudah Benar Tapi Masih Kotor? Ini Kesalahan Umum yang Sering Terjadi
JAKARTA Meski rutin mengepel, lantai rumah sering kali tetap terasa kotor, lengket, atau penuh debu keesokan harinya. Ternyata, kesalahan
Sains & TeknologiLANGKAT - Ratusan tenaga honorer dari sektor kesehatan dan pendidikan kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Langkat, Rabu (30/7).
Mereka menuntut kejelasan status pekerjaan mereka menjelang batas akhir pendataan tenaga non-ASN yang akan berakhir pada September 2025.
Aksi ini melibatkan dua kelompok besar, yaitu Aliansi R4 yang beranggotakan tenaga kesehatan dan Aliansi R3 yang terdiri dari guru honorer. Kedua aliansi ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, Wakil Ketua Antoni Ginting, dan Ketua Komisi II Sedarita Ginting.
Baca Juga:
Juru bicara Aliansi R4, Muliana Sitepu, menyampaikan harapan agar tenaga kesehatan tetap dapat bekerja melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu agar tercatat secara resmi dalam sistem kepegawaian.
"Aspirasi ini kami sampaikan demi kelangsungan pekerjaan kami dan agar tetap terdata resmi menjelang penutupan pendataan non-ASN," ujar Muliana.
Baca Juga:
Sementara itu, Aliansi R3 mempertanyakan kejelasan skema PPPK Paruh Waktu untuk guru karena hingga kini belum ada ketentuan paruh waktu dalam jabatan fungsional guru.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala BKD Langkat, Syafriansyah, menyatakan dasar hukum pengangkatan PPPK Paruh Waktu merujuk pada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Namun pihaknya belum menerima petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
"Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN Tahun Anggaran 2024 dan disesuaikan dengan hasil analisa jabatan dan beban kerja," jelas Syafriansyah.
Wakil Ketua DPRD Langkat, Antoni Ginting, meminta BKD segera berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setdakab Langkat untuk mempercepat pemetaan kebutuhan ASN dan berjanji akan mendampingi perjuangan tenaga honorer ke Kementerian PAN-RB.
Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, juga menyatakan DPRD siap menjadi jembatan komunikasi antara tenaga honorer dengan pemerintah pusat.
"Kami memahami keresahan ini dan akan mengawal semaksimal mungkin agar aspirasi para honorer bisa diwujudkan dalam kebijakan yang nyata," kata Sribana.
Kedua aliansi berharap aspirasi mereka segera mendapat respons positif dari pemerintah, mengingat banyak dari mereka sudah puluhan tahun mengabdi tanpa kejelasan status kepegawaian.*
JAKARTA Meski rutin mengepel, lantai rumah sering kali tetap terasa kotor, lengket, atau penuh debu keesokan harinya. Ternyata, kesalahan
Sains & TeknologiBALI Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menutup Kongres ke6 PDIP yang berlangsung di Bali Nusa Dua Conventio
PolitikTEBING TINGGI Seorang residivis kasus narkotika berinisial S (42), warga Kelurahan Mekar Sentosa, kembali harus berurusan dengan hukum. Ia
Hukum dan KriminalJAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungannya atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberi
NasionalBANDUNG Persib Bandung sukses meraih kemenangan tipis 10 atas tim asal Australia, Western Sydney Wanderers, dalam laga persahabatan yang
OlahragaJAKARTA Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, nuansa merah putih kembali mewarnai jalanan Ibu
NasionalBALI Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melontarkan teguran keras kepada pengurus PDIP Jawa Tengah saat menyampaikan pidat
PolitikKARO Ribuan pengunjung memadati area Taman MejuahJuah (Open Stage) Berastagi, Kabupaten Karo, di malam terakhir Festival Bunga dan Buah (
Seni dan BudayaJAKARTA Banyak orang mengira bahwa sensasi kulit terasa kencang atau seperti tertarik setelah mencuci wajah adalah tanda bahwa wajah telah
KesehatanBANDUNG Laga uji coba internasional antara Persib Bandung melawan Western Sydney Wanderers FC berakhir imbang tanpa gol di babak pertama.
Olahraga