Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JEMBRANA — Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana pesisir yang dipicu oleh perubahan iklim, Komandan Kodim 1617/Jembrana, Letkol Inf. M. Adriansyah, S.I.P., M.I.P., menghadiri rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berlangsung pada Kamis (30/7) di Jembrana, Bali.
Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jembrana, Drs. I Made Budiasa, M.Si., tersebut dihadiri berbagai elemen strategis, mulai dari unsur TNI-Polri, BPBD, BMKG, Dinas Kesehatan, SAR, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan serta komunitas nelayan.
Dalam sambutannya, Sekda I Made Budiasa menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana pesisir seperti tsunami, erosi pantai, dan banjir rob yang kini semakin nyata akibat perubahan iklim global.
"Kesiapsiagaan harus menjadi budaya. Pemetaan, mitigasi, hingga simulasi bencana perlu dilakukan secara berkala agar kita tidak gagap saat situasi darurat datang," ujarnya.
Kepala Pelaksana BPBD Jembrana, I Putu Agus Artana Putra, menyampaikan data kondisi terkini garis pantai Jembrana yang menunjukkan tren erosi cukup serius.
Dari 87,173 km panjang pantai, sekitar 21,86 km telah mengalami abrasi dengan laju pengikisan hingga 1,67 meter per tahun.
Faktor penyebab antara lain adalah gelombang tinggi, naiknya permukaan air laut, serta pembangunan pelabuhan yang mengganggu aliran alami sedimen.
Dampak lainnya juga dirasakan oleh masyarakat pesisir, mulai dari rusaknya ekosistem mangrove dan tambak, hingga turunnya hasil tangkapan nelayan akibat pemutihan karang dan degradasi lingkungan laut.
Sebagai bentuk respons, Pemkab Jembrana telah menerbitkan Perda No. 1 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Bencana.
Selain itu, pemasangan Early Warning System (EWS) dijadwalkan dilakukan di 13 desa pada Oktober 2025, serta penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) di delapan desa pesisir yang dinilai rawan.
Dalam pernyataannya, Letkol Inf M. Adriansyah menegaskan bahwa TNI siap mendukung upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana melalui pembentukan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB).
"TNI siap turun langsung, tidak hanya saat bencana terjadi, tapi sejak proses mitigasi hingga tahap rehabilitasi. Namun, untuk efektivitas, perlu dilaksanakan latihan gabungan lintas instansi secara rutin," tegasnya.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL