JAKARTA - Dalam upaya memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pengembangan sistem pembelajaran integritas digital berbasis e-learning yang menyasar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan komitmen mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efisien, dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, saat membuka Forum Group Discussion (FGD) rancangan sistem pembelajaran integritas di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
"Penerapan teknologi informasi menjadikan proses administratif lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," kata Wawan.
Baca Juga:
Menurutnya, dari lebih dari 4,7 juta ASN yang tersebar di seluruh Indonesia, terdapat tantangan besar dalam hal pembinaan integritas. Data KPK per April 2025 menunjukkan bahwa 70% lebih kasus korupsi yang ditangani melibatkan ASN, menandakan urgensi perbaikan budaya birokrasi.
Dari Regulasi ke Perilaku
Baca Juga:
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menyatakan bahwa perubahan nyata tidak bisa hanya mengandalkan regulasi formal.
"Budaya antikorupsi harus menyentuh kesadaran dan membentuk perilaku ASN. Ini bukan sekadar program pelatihan biasa, tapi fondasi untuk birokrasi yang bersih dan melayani," tegasnya.
Program ini akan menggandeng Kementerian PAN-RB, LAN RI, Kemendagri, BKN, hingga pihak swasta seperti PT Telkom Indonesia. Sistem e-learning integritas KPK nantinya akan terintegrasi dengan platform nasional seperti ASN Berpijar, SPADA, myDigiLearn, dan DIGItal-ent.
Kolaborasi Lintas Instansi Jadi Kunci
Tri Widodo Wahyu Utomo, Deputi Bidang Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI, menyebut kerja sama ini sebagai "laboratorium kepemimpinan".
"ASN tidak hanya belajar konsep, tapi juga dilatih etika, kepekaan, dan kepemimpinan. Modul ini akan memperkuat manajemen talenta dan kinerja ASN secara berkelanjutan," ujarnya.
Sejumlah kementerian dan lembaga telah menyatakan komitmennya untuk mengadopsi modul integritas digital ini ke dalam sistem pelatihan internal mereka. Instansi yang hadir dalam FGD antara lain: Kementerian Keuangan, Kemenkominfo, Kemenkes, Kemenag, serta BPSDM dari Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Kota Bandung, dan Telkom Corporate University Center.
BANDA ACEH Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Aceh diamankan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri karena diduga te
Hukum dan Kriminal
SLEMAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman memutuskan tidak melanjutkan perkara gugatan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Pres
Hukum dan Kriminal
BADUNG Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia hiburan Tanah Air. Aktris Dahlia Poland dikabarkan telah mengajukan gugatan cerai ter
Entertainment
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengungkapkan hasil uji laboratorium terkait kondisi air Danau Toba yang sempat
Pariwisata
BATAM Pengadilan Tinggi (PT) Kepulauan Riau menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Shigit Sarwo Edi, mantan Kepala Unit 1 Satres Narkoba
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih melalui pembentukan Satuan Tug
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menyayangkan aksi pengibaran bendera fiksi One Piece di bawah bender
Nasional
JAKARTA Kuasa hukum para terdakwa kasus importasi gula, Hotman Paris Hutapea, meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencabut surat dakwaan ter
Politik
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan bahwa dirinya tetap menjalankan tugastugas diplomatik dan kenegaraan, meskipun telah
Politik
SUMUT Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara II menyatakan kesiapannya untuk mendidik pegawai Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsian
Pemerintahan
