JAKARTA — Dewan Pers menyatakan akan menertibkan media massa yang menggunakan nama atau singkatan yang menyerupai lembaga negara tanpa afiliasi resmi.
Langkah ini diambil demi mencegah kesalahpahaman publik serta menjaga kredibilitas lembaga-lembaga negara.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli, menjelaskan bahwa saat ini ditemukan sejumlah media yang mencatut nama-nama institusi negara seperti KPK dan Polri, padahal tidak memiliki keterkaitan langsung.
Baca Juga:
"Ada beberapa media yang menggunakan nama-nama lembaga negara, institusi negara, seperti KPK, Polri. Kami akan tertibkan hal-hal seperti itu," ujar Jazuli di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).
Jazuli menekankan bahwa penggunaan nama lembaga negara oleh media yang tidak memiliki afiliasi resmi dapat menimbulkan ambiguitas dan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Baca Juga:
"Implikasinya bisa berbahaya, karena dapat menimbulkan anggapan bahwa media tersebut merupakan bagian dari lembaga negara, padahal bukan," jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa kecenderungan ini seringkali dilakukan secara sengaja oleh pemilik media untuk memberi kesan bahwa medianya adalah perpanjangan tangan institusi resmi.
Namun demikian, Jazuli menegaskan bahwa Dewan Pers tidak mempermasalahkan penggunaan nama lembaga negara jika memang media tersebut benar-benar terafiliasi secara resmi.
Ia mencontohkan Polri TV yang memang merupakan media resmi milik institusi kepolisian.
"Kalau memang benar-benar afiliasi, seperti Polri TV yang memang milik Polri, itu tidak masalah. Yang kami tertibkan adalah yang tidak punya hubungan, tetapi menggunakan nama-nama institusi tersebut," tegasnya.
Dewan Pers telah menyampaikan imbauan kepada media-media yang dimaksud untuk segera mengganti nama dan identitas medianya.
Jika imbauan ini tidak diindahkan, maka Dewan Pers akan menjatuhkan sanksi tegas.
JAKARTA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,12
Ekonomi
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk Komjen Pol. Dedi Prasetyo sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik I
Nasional
TAPANULI SELATAN Seorang pemilik yayasan pondok pesantren di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara,
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Kantor Bea dan Cukai Sibolga mela
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, kembali menu
Pertanian Agribisnis
MEDAN Rumah Sakit (RS) Adam Malik kembali menegaskan komitmen dalam pelayanan stroke di Sumatera Utara (Sumut) dan sekitarnya. Hal ini s
Kesehatan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Bea Cukai Sibolga, Polres Padangs
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah memutuskan untuk menambah kuota undangan bagi masyarakat umum dalam rangka menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang T
Nasional
TAPANULI SELATAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi a
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Dugaan pelanggaran etika yang menyeret nama salah satu kepala sekolah di Kabupaten Mandailing Natal kembali menjadi per
Hukum dan Kriminal
