Meski Turun, Inflasi Masih Mengintai! Ini Peringatan Mendagri
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tetap waspada terhadap potensi tekanan inflasi, meskipun
EKONOMI
korea selatan -Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun, mengajukan pengunduran dirinya pada Kamis (5/12/2024) setelah Presiden Yoon Suk-yeol memberlakukan darurat militer di negara tersebut. Keputusan Kim diambil dalam situasi yang semakin memanas menyusul ketegangan politik yang dipicu oleh langkah Presiden Yoon yang kontroversial.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor kepresidenan Korea Selatan, disebutkan bahwa Presiden Yoon telah menerima pengunduran diri Kim Yong-hyun. Presiden juga menunjuk Duta Besar Korea Selatan untuk Arab Saudi, Choi Byung-hyuk, sebagai calon pengganti Kim.
Pemberlakuan darurat militer oleh Presiden Yoon pada Rabu malam (3/12) telah menimbulkan gelombang protes dan kecemasan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam pidatonya, Yoon mengungkapkan alasan pemberlakuan darurat militer adalah sebagai respons terhadap ancaman dari Korea Utara dan apa yang disebutnya sebagai “pasukan anti-negara.” Namun, Yoon tidak merinci lebih lanjut mengenai ancaman tersebut, yang justru memicu spekulasi di kalangan publik dan politikus.
Meskipun darurat militer hanya berlangsung enam jam, langkah tersebut menyebabkan kekhawatiran besar. Parlemen Korea Selatan, yang saat ini dikuasai oleh partai oposisi, segera mengambil langkah untuk membatalkan status darurat dengan memenangkan voting yang menghapuskan status tersebut. Namun, selama waktu darurat yang singkat, protes besar-besaran oleh warga Korsel terjadi, dengan banyak yang turun ke jalan menuntut transparansi dan penjelasan dari pemerintah.
Keputusan Yoon untuk memberlakukan darurat militer memicu ketegangan politik yang lebih dalam. Partai oposisi yang menguasai parlemen mengkritik kebijakan ini dan berencana untuk memakzulkan Presiden Yoon. Sebagai respons, partai penguasa, People Power Party, menyatakan bahwa mereka akan berusaha menggagalkan rencana pemakzulan tersebut.
Di tengah ketegangan domestik, negara-negara sekutu Korea Selatan, serta negara-negara tetangga, menyuarakan kekhawatiran atas situasi yang berkembang di Negeri Ginseng. Mereka meminta agar pemerintah Korsel memberikan penjelasan lebih lanjut terkait alasan di balik kebijakan darurat militer yang penuh kontroversi ini.
Pemberlakuan darurat militer yang berujung pada ketegangan politik dan protes warga menunjukkan adanya pembelahan yang semakin lebar dalam politik domestik Korea Selatan. Seiring dengan rencana pemakzulan dan langkah-langkah lebih lanjut dari pemerintah, situasi politik di negara ini akan terus menjadi sorotan dunia internasional.
(n/014)
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tetap waspada terhadap potensi tekanan inflasi, meskipun
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu unit rumah rakyat sepanjang 2026. Program ini meningkat signifikan dibandingkan realisas
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan Satuan Tugas Kartika Jala Krida 2026 yang terdiri dari tar
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengkaji skema pembiayaan mikro dengan bunga maksimal 6 persen melalui kolaborasi antara kop
EKONOMI
JAKARTA Rangkaian perayaan Tri Hari Suci di Gereja Katedral Jakarta berlangsung aman dan lancar. Ribuan umat mengikuti ibadah sejak Kami
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripur
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan impor minyak mentah dari berbagai negara, termasuk R
EKONOMI
JAKARTA Kuasa hukum Jusuf Kalla, Abdul Haji Talauho, menyatakan belum menerima nomor laporan polisi (LP) setelah mendatangi Badan Resers
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak aparat kepolisian memberantas praktik premanisme hingga ke akar. Ia menila
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah jaksa yang menangani perkara dugaan korupsi terkait Amsal Sitepu. Pemeriksaan dilakukan terha
HUKUM DAN KRIMINAL