JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, terkait dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek.
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.
"Betul," ujar Fitroh saat dikonfirmasi soal panggilan pemeriksaan Nadiem oleh tim penyelidik.
Meski belum dirinci secara spesifik mengenai materi pemeriksaan, KPK memastikan bahwa pemeriksaan ini penting dalam rangka penyelidikan kasus pengadaan layanan Google Cloud yang diduga bermasalah secara hukum.
Sementara itu, penasihat hukum Nadiem, Hana Pertiwi, memastikan kliennya akan hadir memenuhi panggilan tersebut.
"Iya, ada [panggilan KPK]. Besok datang," ujarnya kepada wartawan.
Perkara ini berawal dari pengadaan Google Cloud sebagai infrastruktur digital untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa layanan Google Cloud digunakan untuk menyimpan data pendidikan dari seluruh sekolah di Indonesia. Namun, layanan tersebut berbayar dan terdapat indikasi korupsi dalam proses pengadaannya.
"Kita sedang mendalami apakah pembayaran Google Cloud ini dilakukan sesuai prosedur atau ada dugaan penyimpangan," jelas Asep.
Lebih lanjut, Asep menyebut pengadaan Google Cloud ini satu paket dengan pengadaan laptop Chromebook, yang kasusnya saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung agar penanganan perkara ini sinergis," katanya.
Pemeriksaan Sebelumnya
Dalam penyelidikan ini, KPK telah memeriksa sejumlah nama yang dianggap relevan, di antaranya:
Fiona Handayani (Eks Staf Khusus Mendikbudristek)
Melissa Siska Juminto (Eks Direktur GoTo)
Andre Soelistyo (Eks CEO GoTo)
KPK akan terus menelusuri pihak-pihak yang terlibat dan memastikan proses penyidikan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.*
(kp/j006)
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rismo
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memastikan langkah banding atas vonis terhadap Fandi Ramadhan, terkait kasus narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
