Tragedi SPPI Jadi Alarm! Rieke Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola KDKMP Berbasis Hukum dan HAM
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah memperkuat landasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia
NASIONAL
BANDUNG — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia tengah berupaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa wilayah yang terjadi di Laut Sulawesi.
Ia menegaskan penyelesaian akan dilakukan dengan itikad baik dan kepala dingin demi menjaga hubungan kedua negara.
"Ya, kita cari penyelesaian yang baik dan damai, ada itikad baik dari dua pihak," ujar Prabowo saat memberikan keterangan pers di Sabuga ITB, Bandung, Kamis (7/8/2025).
Presiden Prabowo menolak adanya ketegangan dalam proses penyelesaian konflik tersebut.
Ia berharap kedua negara dapat menyelesaikan permasalahan ini secara bijaksana dan harmonis.
"Kita jangan sampai menimbulkan ketegangan. Intinya, kita menginginkan penyelesaian yang baik," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menegaskan kembali klaim kedaulatan negaranya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND-6 dan ND-7 di Laut Sulawesi.
Menlu Malaysia menolak penggunaan istilah "Ambalat" yang digunakan oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan.
Mohamad Hasan menjelaskan bahwa klaim Malaysia berdasarkan pada hukum internasional dan didukung oleh putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002.
Ia menyebut bahwa wilayah tersebut sebaiknya disebut Laut Sulawesi sesuai dengan posisi Malaysia.
"Oleh karena itu, istilah yang lebih akurat untuk wilayah yang dimaksud, yang sejalan dengan posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat," ungkap Mohamad Hasan dalam sidang parlemen Malaysia pada Selasa (5/8/2025).
Sementara itu, Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan istilah Ambalat sebagai wilayah yang disengketakan tersebut.
Pemerintah kedua negara terus melakukan dialog demi tercapainya kesepakatan yang dapat diterima bersama, guna menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.*
(sp/a008)
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah memperkuat landasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia
NASIONAL
BALIKPAPAN PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) me
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi perekonomian Indonesia tetap berada dalam jalur yang stabil dan
EKONOMI
BANDAR LAMPUNG Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 5 kilogram sabu dan 202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 diperkirakan mengalami ken
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons pengajuan praperadilan kedua yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Kepo
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan terduga penyuap Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu&039arif (YQB), tidak ik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan penyidikan dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pemberian amplop o
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) bernama Agok dilaporkan hanyut saat mandi bersama sejumlah temannya di Sun
PERISTIWA
SOLO Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah menemui Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Ten
EKONOMI