Ramai Dipertanyakan, Wali Kota Medan Akhirnya Ungkap Alasan ke Luar Negeri
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan dirinya saat ini tengah berada di luar negeri untuk menjalani pengobatan. Kepast
PEMERINTAHAN
BATU BARA - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku kembali mengambil langkah strategis dalam meningkatkan layanan pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan.
Kali ini, Lapas Labuhan Ruku menjalin kerja sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Cakrawala Nusantara Indonesia (CNI) melalui penandatanganan perjanjian kerja sama yang berlangsung di aula Lapas, Rabu (13/8).
.jpeg)
Acara penandatanganan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum YLBH CNI, Khairul Abdi Silalahi, S.H., M.H., dan Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, beserta jajaran pejabat struktural dari kedua belah pihak.
Suasana penuh keakraban terlihat selama kegiatan berlangsung, mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi di bidang pelayanan bantuan hukum bagi warga binaan.
Dalam sambutannya, Khairul Abdi Silalahi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kalapas Labuhan Ruku atas kepercayaan yang diberikan kepada YLBH CNI. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas. "Kami memahami bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum, termasuk warga binaan, dan kami siap menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Sementara itu, Kalapas Labuhan Ruku Soetopo Berutu menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan kelanjutan dari komitmen Lapas dalam memperluas akses bantuan hukum bagi warga binaan. Menurutnya, sinergi dengan YLBH CNI akan memperkuat upaya Lapas dalam memastikan hak-hak warga binaan di bidang hukum terpenuhi
Soetopo menambahkan bahwa pihaknya berharap kerja sama ini tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan hukum, tetapi juga mencakup edukasi hukum bagi warga binaan. "Pemahaman yang baik tentang hukum akan membantu warga binaan menjalani proses pembinaan dengan lebih sadar dan bertanggung jawab, sekaligus mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat," ungkapnya.
Kerja sama ini akan mencakup berbagai kegiatan, mulai dari konsultasi hukum, pendampingan di persidangan, hingga penyuluhan hukum secara rutin di dalam Lapas. Dengan adanya dukungan dari YLBH CNI, Lapas Labuhan Ruku optimis dapat meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum, sehingga warga binaan mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam proses hukum yang mereka jalani.
Kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama ini ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol dimulainya kolaborasi resmi antara Lapas Labuhan Ruku dan YLBH Cakrawala Nusantara Indonesia. Kedua belah pihak berkomitmen untuk segera merealisasikan program-program yang telah disepakati, demi mewujudkan pemasyarakatan yang berkeadilan dan humanis.*
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan dirinya saat ini tengah berada di luar negeri untuk menjalani pengobatan. Kepast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Di tengah kembali melemahnya nilai tukar rupiah yang menembus kisaran Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat pada 2026, publik kembal
EKONOMI
BINJAI Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyebut peringatan Hari Ulang Tahun ke154 Binjai menjadi momentum penting untuk memperkua
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Polda Aceh membantah kabar yang beredar di sejumlah media terkait penetapan Bupati Aceh Timur, Iskandar AlFarlaky, sebagai t
NASIONAL
MEDAN Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mulai memeriksa sejumlah saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemain Free Fire kembali berburu kode redeem terbaru yang dibagikan pada Minggu, 17 Mei 2026. Sejumlah kode masih aktif dan dapa
ENTERTAINMENT
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program priorit
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis obat keras ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis obat keras ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara dinilai tidak menghentikan pembangun
NASIONAL