Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Inosentius Samsul, calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan sebagai pengganti Arief Hidayat. Hakim Arief akan memasuki masa pensiun pada Februari 2026 mendatang.
Uji kelayakan yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (20/8/2025) ini dilakukan karena posisi Arief Hidayat berasal dari unsur DPR. Sehingga, sesuai ketentuan, penggantinya pun harus berasal dari unsur yang sama.
Satu-Satunya Calon Hakim MK Usulan DPR
Menariknya, dalam proses fit and proper test kali ini, hanya satu nama yang diajukan, yaitu Inosentius Samsul, yang saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama DPR.
Inosentius sendiri telah mengabdi selama 35 tahun di lingkungan DPR, dan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Keahlian DPR RI.
Pesan Tegas dari Komisi III DPR
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi III DPR Safaruddin mengingatkan Inosentius agar tidak melupakan asal institusi pengusulnya ketika kelak menjabat sebagai Hakim MK.
"Biasanya sih, Pak, kalau kita fit and proper di sini, pokoknya kami akan memperjuangkan sebagai utusan DPR. Tapi setelah sampai di sana, lupa bahwa Bapak itu dipilih dari DPR," ujar Safaruddin.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengingatkan agar calon hakim konstitusi dari DPR tidak bersikap kontra terhadap produk hukum DPR.
"Bapak jangan lupa bahwa Bapak dipilih itu dari DPR, jangan kembali menghantam DPR," tambahnya.
Harapan Akan Independensi dan Keteguhan Sikap
Meski menyatakan keyakinannya terhadap kompetensi Inosentius Samsul, Safaruddin menekankan pentingnya keteguhan sikap dan integritas dalam menghadapi perbedaan pendapat antar hakim konstitusi.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL