JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo (BTW) sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
Pemanggilan terhadap Boediarso dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagaimana disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi pada Rabu (20/8/2025).
"Pemeriksaan atas nama BTW sebagai mantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan," ungkap Budi kepada awak media.
Baca Juga:
Sebelumnya, pada awal pekan ini (19/8), KPK juga telah memeriksa Abram Elsajaya Barus, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Ekonomi dan Investasi, sebagai saksi dalam penyidikan kasus yang sama.
KPK diketahui tengah mendalami keterlibatan para pejabat dalam proses anggaran dan pelaksanaan proyek-proyek yang diduga penuh penyimpangan di Dinas PUPR Mempawah.
Baca Juga:
KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara ini, yang terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Namun, hingga saat ini identitas para tersangka maupun rincian modus operandi masih belum dibuka secara resmi ke publik.
Dalam upaya penyidikan, tim KPK telah melakukan penggeledahan di 16 lokasi pada 25 hingga 29 April 2025, mencakup wilayah Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Kota Pontianak.
"Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik yang berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana korupsi," ungkap Budi.
KPK menegaskan, seluruh proses penyidikan masih berlangsung dan akan terus dikembangkan. Publik diminta bersabar menunggu hasil penyidikan serta pengumuman resmi terkait konstruksi perkara.
Meski belum mengungkap detail kasus, KPK berkomitmen akan menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat begitu seluruh proses hukum masuk ke tahap yang dapat dipublikasikan.*
(j006)
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
