JAKARTA – Ketua Dewan Pers, Komarudin Hidayat, mengimbau agar pemerintah dan DPR tidak bersikap alergi terhadap kritik yang disampaikan masyarakat melalui media massa.
Menurutnya, selama kritik tersebut proporsional dan didasarkan pada data yang akurat, media justru berperan penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sehat.
Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk "Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi" di Auditorium Jusuf Ronodipuro, Gedung RRI Jakarta, pada Kamis (21/8/2025).
Baca Juga:
"Pemerintah jangan curiga dan alergi pada kritik masyarakat lewat pers, tapi pers juga hendaknya mengkritik secara proporsional, berdasarkan data dan fakta, jangan provokatif," ujar Komarudin.
Ia mengingatkan bahwa media yang menyebarkan informasi keliru atau hoaks lambat laun akan kehilangan kepercayaan publik.
Baca Juga:
Sebaliknya, media yang menjaga integritas dan menyajikan informasi akurat akan tetap menjadi rujukan utama masyarakat di tengah derasnya arus informasi dari media sosial.
"Kalau sampai media mainstream itu ditinggalkan, pemerintah juga bisa rugi karena informasi akan didominasi oleh media sosial yang belum tentu valid," imbuhnya.
Dalam forum yang sama, Isya Hanum Kresnadi, Gov Affairs & Public Policy Manager Google Indonesia, menjelaskan bahwa Google telah mengembangkan teknologi penyaring informasi untuk membantu masyarakat Indonesia memperoleh informasi yang relevan dan terpercaya.
"Kami terus berupaya memerangi misinformasi dan disinformasi, bukan hanya lewat Google Search atau YouTube, tapi juga dengan berkolaborasi bersama pemerintah," ujarnya.
Sementara itu, Rosiana Eko, Manajer Riset dari BBC Media Action, memaparkan hasil survei nasional yang dilakukan terhadap lebih dari 5.000 responden.
Hasilnya menunjukkan bahwa anak muda perkotaan sangat rentan terhadap misinformasi, terutama terkait isu-isu ekonomi seperti kenaikan harga dan penipuan finansial.
"Disinformasi berdampak nyata pada pengambilan keputusan masyarakat, mulai dari skema 'buy now pay later' hingga judi online," kata Rosiana.
Dari pihak pemerintah, Mediodecci Lustarini, Sekretaris Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (Komdigi), mengakui bahwa penyebaran hoaks kini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.
Ia menyebut bahwa sekitar 50% pengguna internet di Indonesia terpapar hoaks, sementara hanya 20-30% yang mampu membedakannya.
"Fenomena hoaks ini sudah berlangsung sejak lama dan terus berkembang, kini bahkan dalam bentuk video deepfake yang memanfaatkan teknologi AI," ujarnya.
Sebagai respons, Kominfo tengah menyusun peta jalan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan sesuai etika digital.
"Kami sedang menggarap roadmap AI agar masyarakat memiliki pedoman dalam menggunakan dan menyaring informasi dari teknologi ini," tegasnya.
Acara ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara media, pemerintah, dan platform digital dalam menjaga ruang publik yang sehat, kredibel, dan produktif.*
(bi/a008)
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
