JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak tegas pelaku tambang ilegal di seluruh wilayah Indonesia.
Penindakan ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pengecualian.
"Penegakan hukum akan dilakukan kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu seperti yang disampaikan Presiden. Siapa pun yang melanggar hukum, saya sebagai pembantu Presiden harus melakukan hal yang sama. Kalau komandan sudah bilang A, jangan ada gerakan tambahan, kita juga A," ujar Bahlil dalam keterangan pers yang diterima pada Sabtu, 23 Agustus 2025.
Bahlil menjelaskan bahwa aktivitas tambang ilegal terbagi menjadi dua kategori, yakni di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.
Tambang ilegal di dalam kawasan hutan biasanya terjadi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau melebihi luasan izin yang diberikan.
Sementara itu, tambang ilegal di luar kawasan hutan dilakukan tanpa mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Dalam upaya penertiban, Presiden telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Satgas ini bertugas menindak tegas pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk perambahan ilegal, penyalahgunaan lahan, serta melaksanakan reforestasi dan penguasaan kembali kawasan yang disalahgunakan.
Satgas PKH dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan, dengan Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri sebagai wakil ketua, serta melibatkan tujuh menteri, termasuk Menteri ESDM.
Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, 15 Agustus 2025, menegaskan komitmennya menyelamatkan kekayaan negara yang diperkirakan mencapai Rp300 triliun dengan menertibkan 1.063 titik aktivitas tambang ilegal di seluruh Indonesia.
"Kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal," ujar Presiden dalam pidatonya.
Presiden juga meminta dukungan penuh dari MPR, DPR, serta seluruh partai politik untuk mendukung langkah tegas pemerintah dalam menertibkan praktik ilegal di sektor pertambangan.
JAKARTA Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta dan sekitarnya mulai memadati kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusa
Pemerintahan
ACEH JAYA Hujan deras yang mengguyur wilayah Aceh Jaya selama dua hari berturutturut menyebabkan banjir melanda delapan kecamatan di dae
Peristiwa
JAKARTA Dalam kurun waktu satu tahun masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat telah melakukan tiga kali perombakan kabin
Politik
JAKARTA Puluhan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menggelar aksi damai di kawasan
Peristiwa
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Militer I02 Medan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada Sertu Riza Pahlivi, prajurit TNI yang didakw
Hukum dan Kriminal
ACEH BESAR Sebanyak 14 pekerja bangunan berhasil dievakuasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar setelah Sungai Lh
Peristiwa
JAKARTA Sayap Partai Golkar yang tergabung dalam Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) resmi melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Tangerang Selatan p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pernikahan Clara Shinta dengan Muhammad Alexander Assad yang baru berlangsung sejak Agustus 2025, kini tengah diterpa kabar kere
Entertainment
TANJUNGBALAI Peristiwa mengejutkan terjadi di salah satu sekolah swasta di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. adsenseSeorang siswi ber
Peristiwa
